Jakarta, Gatra.com - Gugatan perdata yang dilayangkan Mayjen (Purn) Kivlan Zen terhadap atasannya yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkoplhukam), Wiranto adalah bukti kuat adanya pelanggaran HAM berat pada 1998 lalu.
Hal ini disampaikan Deputi Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma yang tergabung dalam
Koalisi Masyarakat Sipil. Gugatan ini bisa menjadi acuan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM menindaklanjuti pelanggaran HAM berat ini.
"Adanya alokasi anggaran Rp8 miliar untuk pembentukan Pam Swakarsa dan tindakan-tindakan selanjutnya, itu semakin menguatkan bahwa peristiwa ini harus diungkap, diproses hukum di pengadilan HAM Ad Hoc," tutur Feri di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).
Pada periode 2002-2003 lalu, sudah dilaksanakan penyelidikan pro yustisia ihwal pelanggaran HAM. Komnas HAM juga menyebutkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.
"Nama Wiranto disebut sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab dalam peristiwa itu," terang Feri.
Feri juga mendesak Kejaksaan Agung segera meningkatkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM ke tahap penyidikan.
Materi gugatan Kivlan terkait pembiayaan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa; kelompok masyarakat sipil bersenjata tajam bentukan ABRI untuk menghadang aksi mahasiswa sekaligus mengamankan Sidang Istimewa MPR RI pada 1998.
Dalam petitum gugatan, Kivlan mengklaim telah menanggung semua pembiayaan Pam Swakarsa, khususnya dalam pengamanan dan merebut kembali MPR dan pengamanan pelantikan Presiden BJ. Habibie pada November 1998. Total pembiayaan 30.000 anggota Pam Swakarsa itu senilai Rp8 miliar.
"Pak Kivlan membayarnya dengan cara menjual rumahnya, mobil dan barang berharga lainnya dan menerima bantuan atau pinjaman dari berbagai pihak sehingga total Rp8 miliar," terang kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta
Selaku pemberi instruksi, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai panglima ABRI (Sekarang TNI) hanya menyediakan dana di depan sebesar Rp400 juta. Presiden BJ Habibie kala itu setuju anggarn Rp10 miliar yang bersumber dari dana non budgeter Bulog diperuntukan membentuk PAM Swakarsa.
Total nilai gugatan yang dituntut Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat kepada Wiranto mencapai Rp1,1 triliun. Diantaranya, gugatan materil atas biaya PAM Swakarsa dengan menjual rumah, mobil, dan mencari senilai Rp8 miliar. Kemudian, tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan senilai Rp100 miliar dan mempertaruhkan nyawa dalam PAM Swakarsa senilai Rp500 miliar
Bahkan Kivlan juga memperkarakan soal dia dipenjarakan pada 30 Mei 2019 dengan nilai gugatan Rp100 miliar. Kemudian mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 senilai Rp184 miliar.
138
_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
