Home Politik Komisi I Minta Pemerintah Fokus Selesaikan Ricuh Papua

Komisi I Minta Pemerintah Fokus Selesaikan Ricuh Papua

Jakarta, Gatra.com – Anggota Komisi I DPR Sukamta menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan mekanisme domestik seperti otonomi khusus tidak tepat untuk menyelesaikan masalah Papua. Lukas menyebutkan harus ada perjanjian internasional dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah Papua.

“Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Sabtu (24/8).

Sekretaris Fraksi PKS itu justru menyayangkan pernyataan Gubernur Papua yang mendorong penyelesaian Papua dengan melibatkan kalangan internasional. Menurutnya persoalan di Papua dapat ditengahi secara nasional dengan memberikan masukan dan usulan yang konstruktif.

“Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif,” ujarnya.

Ia menyebut program pemerintah di bumi Papua juga banyak yang belum “mengena” dan tepat sasaran. Sukamta mencontohkan dana otonomi khusus yang sudah berlangsung sejak 2002 dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang belum efektif. Hal tersebut diamini oleh Gubernur Lukas Enembe dalam pernyataannya di media beberapa waktu lalu.

“Jika pernyataan Gubernur ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan pemerintah selama ini. Saya kira perlu ada evaluasi secara utuh terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan. Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua tidak mampu mengatasi masalah,” katanya.

Anggota DPR asal Dapil Yogyakarta itu berharap pemerintah saat ini fokus meredakan ketegangan di Papua dengan mengantisipasi aksi demonstrasi di berbagai wilayah Papua. Pemerintah menurutnya tidak perlu memunculkan banyak spekulasi yang justru memperlebar persoalan. Selain itu ia juga berharap pemerintah mengurangi kerja-kerja simbolis berupa kunjungan pejabat dan pendekatan politis yang bersifat pencitraan.

“Kita harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi. Adanya spekulasi keterlibatan KKSB dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif,” tegasnya lagi.

283