Jakarta, Gatra.com - Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, memerlukan foreign direct investment (FDI) atau investasi dalam bentuk kepemilikan pengendali bisnis di satu negara oleh entitas yang berbasis di negara lain. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan, terdapat beberapa poin penting agar FDI terimplementasi.
"Pertama, perizinannya dipermudah, tidak sulit. Kemudian, lahan bisa tersedia dengan mudah dan kompetitif dibandingkan negara lain," katanya ketika dihubungi Gatra.com, Senin (9/9).
Selanjutnya, tambah Dito, keamanan negara menjadi poin penting. Pasalnya, investor menginginkan keadaan negara yang kondusif saat berinvestasi. "Upah Minimun Regional (UMR) buruh juga harus kompetitif, bersaing dengan [beberapa] negara lain. Itu yang sangat penting," ujar Dito.
Ia mengakui, saat ini proses perizinan menjadi lebih mudah. Namun, perlu tetap ditingkatkan. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi 22 perusahaan Cina yang merelokasi pabrik ke luar negeri.
"Ternyata tidak ke Indonesia, itu saja bisa menjadi catatan buat kita. Pasti ada sesuatu, kenapa larinya tidak ke Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi, dan harus menindaklanjuti," kata dia.
Pasalnya, tambah Dito, investasi asing akan menambah lapangan kerja di Indonesia. Bahkan, investasi pada industri berbasis ekspor dapat menambah devisa negara. "Dengan memperkuat devisa kita, akan memperkuat rupiah juga," tutupnya.