Bandung, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa  Barat mencatat sebanyak 9,38 juta kepala keluarga (KK) menerima bantuan sosial (Bansos). Jumlah penerima bantuan itu terdiri dari berbagai sumber. 

 

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan jumlah penerima Bansos itu terdiri dari program keluarga harapan (PKH) sebanyak 87.20 0 KK, bantuan pemerintah non tunai sebanyak 2,5 juta kk dan diperluas sebanyak 1 juta, bantuan sembako dari presiden khusus wilayah Bodebek sebanyak 401 ribu KK, bansos tunai Kemensos 1,2 juta KK, dan bantuan Pemprov Jabar bagi 1,85 juta KK. 

 

"Kemudian bantuan dari kabupaten/kota sebanyak 1,32 juta dan dari dana desa diperkirakan sekitar 1 juta KK," kata Daud, Senin (11/5). 

 

Menurut Daud, bantuan dari Pemprov Jabar yang sudah tersalurkan sebanyak 160 ribu. Penyaluran tahap pertama ini ditargetkan selesai bulan Mei 2020. 

 

"Distribusi lancar, sekarang data-data mulai di tertibkan. mudah-mudahan sebelum Lebaran distribusi selesai," katanya. 

 

Dalam penyaluran Bansos, Pemprov Jabar menggandeng PT Pos dan ojek online (Ojol) hingga sampai ke penerima. Bansos bernilai Rp 500 ribu, terdiri dari bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu per bulan untuk satu keluarga serta bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mie instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter dan terlu 2 kg, senilai Rp 350 ribu per bulan untuk satu keluarga.

 

"Jawa Barat sudah melakukan survei dengan hasil sebanyak 54 persen mengharapkan bantuan dalam bentuk tunai dan non tunai. Kalau diberikan tunai, kita takut masyarakat tak membelikan ke kebutuhan pangan, tapi diluar itu, apalagi sekarang menjelang Lebaran," tutur Daud. 

 

Saat ini Pemprov Jabar masih mengolah data penerima Bansos agar bisa diketahui oleh publik. Dengan dibukanya data penerima Bansos ke publik, Pemprov berharap pengawasan akan lebih optimal. 

 

"Mudah-mudahan tidak ada lagi aturan yang bisa menghalangi kita untuk membuka data penerima bansos ke publik. Saya pikir kalau ini dibuka ke publik, pengawasan juga akan berjalan," pungkasnya.