Pati, Gatra.com - Pedangkalan sungai masih menjadi persoalan bagi kapal nelayan yang hendak bersandar di pelabuhan Syahbandar Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal itu membuat kurang efisien dan nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo mengaku banyak mendapat laporan dari masyarakat adanya pendangkalan yang sampai saat ini masih belum tertangani. Imbasnya nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra karena kapal harus ditarik agar dapat berlabuh.
“Saya mendengar sedikit banyak bahwa di Juwana ini ada masalah yang krusial, dan berjalan cukup lama, belum ada solusi. Di antaranya kapal yang mau bersandar mengalami kesulitan yakni adanya pedangkalan yang belum tertangani, belum dilakukan pengerukan,” jelas Sudewo, usai mengikuti apel Padat Karya di kompleks Kantor UPP Kelas III Juwana, Sabtu (27/6).
Ia pun menyarankan, agar pihak Pelabuhan Juwana untuk mengusulkan pengerukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pihaknya pun siap mengawal sampai akhir, agar usulan itu nantinya bisa terlaksana.
“Kami dari DPR RI akan mengawal supaya usulan itu diakomodir oleh pusat menjadi program pengerukan pendangkalan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut mengapresiasi Kantor UPP Kelas III Juwana yang membantu puluhan nelayan yang terdampak pandemi Covid-19, melalui kegiatan padat karya.
“Saya melihat program ini bagus, mudah-mudahan bisa membantu warga yang terdampak khususnya di sekitar Pelabuhan Juwana,” bebernya.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Juwana, Juwita Sandy Sari mengatakan, jika pendangkalan sudah terjadi sejak tahun 2017. Hingga tahun 2020 ini belum pernah ada pengerukan sungai di sekitar pelabuhan.
Meski begitu, ia menjelaskan untuk alur hilir mudik kapal di sungai tetap berjalan lancar.
“Memang ada kendala alur yang dangkal. Terakhir untuk pengerukan pada tahun 2017 dan sampai sekarang belum ada pengerukan kembali,” ujarnya.