Sibolga, Gatra.com – Para Pengusaha perikanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pukat Cincin (APPC) Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), meminta perlindungan Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, atas kebijakan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Makkasau.

Kebijakan Kepala PPN Sibolga tersebut terkait kewajiban/keharusan seluruh kapal ikan 30 GT (Gross Ton) ke atas bersandar dan membongkar hasil tangkapan ikan di PPN Sibolga. Jika tidak, maka pemilik kapal akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin dengan alasan amanah Undang-Undang (UU).

Permintaan itu disampaikan langsung Ketua APPC Sibolga dan Tapteng, Kastamansyah Hutabarat, dan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, selaku pihak yang mewakili para pengusaha perikanan itu saat audiensi ke Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, Selasa (8/12) pagi bertempat di Aula Nusantara lantai II kantor Wali Kota Sibolga.

Menurut Ketua APPC Sibolga dan Tapteng, Kastamansyah Hutabarat, kebijakan Kepala PPN tersebut tentunya berpotensi besar merusak kearifan lokal Tangkahan sebagai mata rantai perekonomian masyarakat dan dinilai akan berdampak pada hancurnya keseluruhan roda perekonomian di Kota Sibolga.

“Jauh sebelum ada PPN, tangkahan sudah ada sebagai mata rantai ekonomi masyarakat Kota Sibolga. Kapal mau berangkat semua difasilitasi/dimodali tangkahan. Mulai keperluan es, minyak, bahan makanan, dan lain sebagainya. Apa PPN sudah siap untuk ini,” tutur Kastamansyah, yang juga ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tomori pada pertemuan itu.

Belum lagi lanjut Kastamansyah, persoalan harga ikan. Dia pun dikesempatan itu secara tak langsung mempertanyakan kepada pihak PPN Sibolga, apakah pihak PPN Sibolga mampu menampung puluhan kapal bongkar sekaligus di pagi hari. “Jika kami lihat fasilitas PPN Sibolga tentu tidak mampu. Juga bagaimana masyarakat sekitaran tangkahan yang selama ini mengais rezeki dari dampak positif proses bongkar muat kapal ikan ditangkahan,” tutur Kastamansyah.

Menyikapi paparan yang disampaikan Ketua APPC Sibolga dan Tapteng, Kastamansyah Hutabarat, dan Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk, meminta dengan tegas kepada Kepala PPN Sibolga agar mencabut dan mengkaji ulang kebijakan itu. “Saya minta Kepala PPN mencabut dan mengkaji ulang kebijakan itu. Kondisi ekonomi masyarakat kita sejak Pandemi COVID-19 sudah sangat terganggu. Maka tolong jangan lagi ditambah gangguan,” sebut Syarfi.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini tidak memungkiri, bahwa semua pejabat yang diangkat termasuk Kepala PPN, tentu ingin menunjukkan prestasi kerja. Tetapi kata dia, untuk menunjukkan prestasi kerja, harus diutamakan kesejahteraan masyarakat. “Kehadiran PPN tentu untuk semakin mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kebijakan Kepala PPN ini menurut kami kurang tepat, perlu didiskusikan bersama lagi,” ucapnya.

Dia juga tidak memungkiri, bahwa sektor perikanan merupakan mesin penggerak utama roda perekonomian di Kota Sibolga dan menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak, mulai dari buruh bongkar muat tangkahan, penarik becak, pemilih ikan, pedagang makanan, hingga daya beli di pasar. “Kalau ada upaya-upaya yang membuat rakyat saya lapar, akan berhadapan dengan saya selaku pimpinan pemerintahan di Kota Sibolga,” tukas Syarfi.

Syarfi lantas meminta Asisten II Hendra Darmalius, dan Kepala Dinas (Kadis) Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Binsar Manalu, supaya segera menyurati PPN Sibolga terkait hal itu dan memintanya menembuskannya ke Direktorat Jenderal (Dirjen) dan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Paska Pilkada, kita juga akan menggelar rapat bersama Kepala PPN bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk pembahasan lebih lanjut. Termasuk keluhan-keluhan di bidang perikanan lainnya,” pungkas Syarfi.

Diakhir audiensi, Wali Kota, Syarfi Hutauruk, selaku orang nomor satu di Kota Sibolga, mengajak seluruh pengusaha perikanan terkhusus APPC Sibolga dan Tapteng, untuk mendoakan agar perhelatan Pilkada Sibolga 2020 berlangsung aman dan lancar, terpilih pemimpin terbaik yang peduli pada nasib nelayan.

Dia pun juga mengatakan, kendati dirinya nantinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Sibolga, tapi dirinya akan senantiasa membantu memfasilitasi keluhan para pengusaha perikanan ke Komisi IV DPR RI, yang membidangi perikanan dan kelautan. Kebetulan kata dia, dirinya pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR RI dan masih memiliki hubungan baik dengan Komisi V DPR RI.

Kepala PPN Sibolga, Makassau, yang dikonfirmasi terpisah, belum dapat memberikan keterangan mengenai hal itu. Dia mengaku belum mendapatkan informasi perihal permintaan para pengusahaan perikanan di Kota Sibolga dan Tapteng yang disampaikan kepada Wali Kota Sibolga tersebut. “Saya belum dapat infonya. Tunggu ya, saya mau rapat dulu,” ucap Makassau singkat.

Reporter: Jhonny Simatupang