Jakarta, Gatra.com - Temuan dari survei nasional yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada 30 Juli-4 Agustus 2021 menunjukkan bahwa secara umum, publik Indonesia lebih puas dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi ketimbang pemerintah pusat.
“Kalau dibandingkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota lebih tinggi dibanding kepuasan terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, pada konferensi pers virtual yang digelar pada Rabu, (25/8)
Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 56,2% responden menyatakan sangat puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi. Rinciannya adalah sebanyak 51,3% menyatakan cukup puas dan 4,9% lainnya menyatakan sangat puas.
Akan tetapi, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat masih kalah tinggi jika dibandingkan dengan kepuasan mereka terhadap pemerintah provinsi. Sebanyak total 60,7% responden menyatakan bahwa mereka puas dengan kinerja pemerintah provinsi. Rinciannya adalah sebanyak 56,2% menyatakan cukup puas dan 4,4% lainnya menyatakan sangat puas.
Walau begitu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah provinsi juga masih kalah tinggi dibanding kepuasan publik kepada pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah total 62,7% responden menyatakan bahwa mereka puas dengan kinerja pemda. Rinciannya adalah sebanyak 57,8% menyatakan cukup puas dan 4,9% lainnya menyatakan sangat puas.
Menurut epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, apa yang ditunjukkan oleh temuan survei tersebut merupakan penanda bahwa ada yang keliru dalam strategi komunikasi risiko Covid-19 dari pemerintah pusat.
“Memang kalau bicara begini kita harus akui strategi komunikasi risiko pusat ini kalah dengan banyak kabupaten/kota. Katakanlah sebagai contoh Bima Arya [Walikota Bogor], dia aktif. Perbedaannya tuh banyak di situ,” ujar Dicky kepada Gatra.com pada Rabu, (25/8/2021).
“Memang kalau bicara respons, ya respons aksi nyata lebih banyak di kabupaten/kota walaupun kita harus akui tidak semua kabupaten/kota juga tidak memiliki respons yang memadai," imbuh DIcky.
Dicky juga menambahkan bahwa temuan survei ini juga menunjukkan bahwa desentralisasi kesehatan lebih efektif bagi masyarakat. “Peran aksi nyata dari kabupaten/kota akan lebih dirasakan dan lebih terlihat oleh masyarakat,” ujar Dicky.