Kupang, Gatra.com - Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memberikan perhatian yang sangat serius dalam penanganan masalah stunting atau tengkes tersebut.
“Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Desa Kesetnana Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau upaya penanganan stunting,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dwi Listyawardani saat beraudiensi dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Rabu (2/2).
Sesuai agenda yang diterima dari Sekretariat Negara kata Listyawardani, Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk melihat upaya pengendalian stunting di Desa Kesetnana Kecamatan Molo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
“Kami bersama dengan tim Kementerian/Lembaga terkait mendahului ke NTT untuk mempersiapkan hal-hal teknis terkait kunjungan ini," jelas Listyawardani.
Menanggapi hal ini, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi atas perhatian Presiden terhadap NTT. Saat ini Pemerintah Provinsi NTT terus memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan masalah stunting.
"Kami sangat serius menurunkan angka stunting ini. Saat kami dilantik tahun 2018 angka stunting di NTT berada pada angka sekitar 35,4 persen, sekarang sekarang turun menjadi 20,9 persen. Namun saya masih belum puas dengan angka tersebut karena koordinasi di lapangan belum berjalan secara optimal, " jelas Laiskodat.
Dalam mengatasi stunting jelas Laiskodat bukan hanya dilakukan pendekatan satu bidang saja, tetapi harus mencakup berbagai aspek. Dibutuhkan kerja bersama lintas sektoral.
"Provinsi sangat serius untuk tangani stunting namun semangat ini belum diikuti Kabupaten/Kota. Padahal ujung tombak untuk atasi stunting ada di Desa dan Kecamatan. Bupati harus rajin turun lapangan dan nginap di desa untuk mengetahui hal ini. Kepala Desa harus mengecek siapa yang hamil dan mendata potensi stunting dari anak yang dilahirkan. Ini harus dilaporkan kepada Bupati, kalau tidak langsung ke Gubernur, " kata Laiskodat.
Laiskodat menegaskan semua pihak harus bicara tentang stunting untuk menumbuhkan kesadaran tentang hal ini. Mulai dari Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, Pendeta, Pastor, Imam Masjid, tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan mesti mengkampanyekan tentang hal tersebut.
"Saya minta para kader BKKBN untuk memiliki buku saku terkait hal ini. Semua masalah harus dicatat dan dirumuskan bersama lintas sektoral. Kita punya kelor dan makanan-makanan lokal yang bergizi untuk atasi stunting, " kata Laiskodat.
Menurut informasi dari pihak BKKBN, kunjungan Presiden Joko Widodo rencananya akan dilaksanakan pada 15 Februari mendatang.