Home Pendidikan Alasan Kurikulum Merdeka Belum Menjadi Kurikulum Nasional

Alasan Kurikulum Merdeka Belum Menjadi Kurikulum Nasional

Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo, menilai bahwa prinsip kehati-hatian jadi alasan kenapa Kurikulum Merdeka belum ditetapkan jadi Kurikulum Nasional.

Prinsipnya, Kementerian ingin perubahan yang ditawarkan tidak terlalu disruptif di lapangan. Agar paradigma inti yakni mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran berjalan tanpa kendala.

“Pendekatan yang kami pilih sekarang memang bertahap,” kata Pria yang akrab disapa Nino, Selasa (15/2).

Melalui pendekatan bertahap, diakui Nino menjadi jalan terbaik menuju perubahan Kurikulum Nasional. Perjalanan kurikulum merdeka sudah melewati tiga tahapan.

Nino menyebut, pada tahap pertama di tahun ajaran 2021/2022, Kementerian telah menerapkan versi awal Kurikulum Merdeka di sekitar 3.400 sekolah, mulai PAUD sampai SMA/SMK, di 110 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Umpan balik dari tahap ini digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kurikulumnya.

Pada peluncuran Jumat (11/5) merupakan tahap kedua implementasi yakni penerapan yang akan dimulai tahun ajaran 2022/2023 mendatang. Pada tahap ini pihaknya, sudah dapat membuka kesempatan bagi sekolah dan madrasah yang berminat untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Hal ini dimaksudkan sebagai proses penyaringan sekolah dan madrasah yang memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan Kurikulum Merdeka. 

“Dengan demikian, uptake atau penerapan kebijakan ini terjadi secara organik.  Ini akan meminimalkan disrupsi di lapangan,” ucap Nino

Muara dari semua tahapan tersebut, mulai tahun ajaran 2024/2025, pergantian kurikulum secara nasional pun dilakukan. 

Nino yakin, pada saat itupun Kurikulum Merdeka akan sudah lebih matang karena telah melalui beberapa kali literasi evaluasi dan perbaikan.

Selain itu, akan ada cukup banyak sekolah dan madrasah di tiap daerah yang sudah mengenal Kurikulum Merdeka. Pendek kata, sambung Nino pendekatan implementasi bertahap ini dirancang untuk memantik respon yang tepat dari ekosistem pendidikan: respon yang berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran. 

“Artinya, pergantian kurikulum bukan sekadar mengganti dokumen kurikulum saja,” ujar Nino.

788