Jakarta, Gatra.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, menyampaikan soal masih tingginya angka pengangguran di Indonesia serta cara untuk mengatasinya.

Mahfud dalam konferensi pers usai menghadiri acara Dies Natalis ke-57 dan Wisuda Semester Genap Universitas Pancasila (UP) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (9/11), menyampaikan, program pemerintah sudah bagus dari sisi konsep.

“Saya kiran program pemerintah sudah tepat dari sudut konsep, tinggal pelaksanaannya. Misal, sekarang banyak luluasan perguruan tinggi tidak tertampung di dunia kerja, mash banyak pengangguran,” ujarnya.

Pemerintah sebenarnya sudah punya konsep. Manfud yang juga calon wakil presiden (Cawapres) dari Ganjar Pranowo ini menyampaikan, pihaknya akan meneruskan kebijakan vokasi yang telah dijalankan pemerintah.

“Pendidikan vokasi sudah banyak sekarang, politeknik di mana-mana sekarang sudah didirikan, yang akademi terus dikembangkan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut dia, ada sinergi berbagai jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Sinergi tersebut nantinya akan ketemu di tahun 2036, kemudian meraih Indonesia Emas pada 2045.

“Kita tahu itu [pengangguran] masih ada. Bahkan pendidikan belum merata, misalnya angka partisipasi perguruan tinggi sekarang hanya 12% dari seluruh lulusan SMA,” ujarnya.

Angkanya, kata Mafud, nantinya ditargetkan mencapai 74% pada tahun 2024. Dengan demikian, luluasan SLTA tang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau kuliah tinggal 36%.

“Itu nanti juga bukan menjadi pengangguran karena di lapangan kerja juga perlu lulusan SMA, SLTA, Politeknik dan sebagainya. Itu proyeksi kita ke depan,” katanya.

Ia menjelaskan, belum meratanya pendidikan dapat berkontribusi pada angka kemiskinan. Kemiskinan ini beragam, mulai dari tingkat yang ekstrem dan seterusnya. Untuk itu, pihaknya mempunyai konsep satu keluarga satu sarjana.

“Nanti di setiap keluarga miskin nanti diambil oleh negara satu orang disekolahkan, sampai mentok, tinggi lalu dia mengangangkat saudara-saudarnya. Selain bentuk bantuan langsung tunai sudah pasti, itu masih penting,” ujarnya.

Ia menegaskan, bantuan langsung tunai (BLT) ini hanya program yang bersifat jangka pendek. Harus ada program jangka panjang untuk mengentaskannya agar angka kemiskinan ini semakin ditekan atau kian minim.

“Jangka panjangnya harus ada, siapa sih keluarga miskin, siapa yang harus kita sekolahkan dan dibiayai penuh sehingga nanti pulang lalu mengangkat saudara-saudaranya sendiri untuk maju bersama. Itu bagian dari program,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini berkurang sekitar 560 ribu orang atau 6,77% dibanding Agustus 2022.