Jakarta, Gatra.com - Istilah Indo-Pasifik banyak digunakan untuk menggambarkan kawasan di Asia. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Emilia Yustiningrum mengatakan bahwa pengarusutamaan Indo-Pasifik banyak dipahami oleh kementerian/lembaga di Indonesia.

"Pengarusutamaan Indo-Pasifik sudah sangat besar di kawasan kementerian, terutama itu penting juga dipahami kalangan akademisi," ujarnya saat membacakan hasil survei yang digelar secara hybrid Kamis (7/12).

Berdasarkan hasil survei, 69% kementerian/lembaga setuju dengan penggunaan istilah Indo-Pasifik dibandingkan Asia-Pasifik yang biasa digunakan. Sebesar 68% dari kalangan akademisi juga sepakat mengenai hal ini.

Seperti diketahui, sebelumnya penggunaan istilah Asia-Pasifik lebih banyak digunakan pemerintah. Namun, sejak 2018 lalu, gelaran East-Asia Summit menjadi salah satu momentum pemerintah menggaungkan penyebutan Indo-Pasifik.

Baik kalangan akademisi maupun pemerintah memaknai istilah ini sebagai penyatuan dua kawasan. Namun, anggapan bahwa Indo-Pasifik merupakan upaya peningkatan relevansi domain maritim juga tidak bisa dipinggirkan.

Ia menyatakan bahwa penggunaan Indo-Pasifik sangat relevan dari Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan 93% pemerintahan sepakat, dan 95% dari kalangan akademisi juga meyakini itu.

Bagi pemerintah, penggunaan kata ini digunakan untuk menjaga relevansi kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia. Sementara kalangan akademisi melihat posisi georafis Indonesia dan ASEAN di persimpangan kawasan, sehingga tepat digunakan.

"Dalam hal ini, akademisi lebih kepada pengetahuan dan teori, belum melihat bagaimana upaya meningkatkan engagement Indonesia pada level kawasan," pungkasnya.

Survei berjudul "Persepsi Elite Indonesia Mengenai Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Indo-Pasifik" ini dilakukan pada periode September 2022 hingga Juni 2023. Responden berjumlah 76 orang dari kementerian/lembaga dan akademisi dengan menggunakan purposive sampling yang menangani isu Indo-Pasifik di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Dari seluruh responden, terdapat 58% kalangan akademisi, dan 42% dari pemerintahan.