Jakarta, Gatra.com - Perubahan paradigma pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berdampak pada besaran biaya kuliah di perguruan tinggi. Kebijakan anyar tersebut membawa perubahan pola perkuliahan yang tadinya hanya berkutat pada perkuliahan di kelas, laboratorium, serta penelitian dan skripsi. Hal itu dinilai memiliki kaitan dengan jumlah biaya kuliah yang ditetapkan oleh kampus.

Plt. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Tjitjik Srie Tjahjandarie mengatakan, MBKM membawa perubahan pola pembelajaran dengan mengedepankan metode kolaboratif. Seperti misalnya praktisi mengajar, pembelajaran berbasis proyek, dan magang di luar kampus. Hal ini yang Tjitjik pandang, berdampak pada jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) program studi.

“Itupun tidak sampai 100 persen, hanya 30 persen yang kemudian berpengaruh ke operasional. Tidak berdampak signifikan juga ke peningkatan,” kata Tjitjik dalam taklimat media di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu (15/5).

Belum lagi, Tjitjik menuturkan bahwa faktor akreditasi perguruan tinggi dan indeks kemahalan wilayah juga memiliki kontribusi yang sama dengan biaya pendukung pembelajaran tersebut. Berbagai komponen itu, yang nantinya akan digodok oleh perguruan tinggi untuk menentukan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), sebelum akhirnya dijadikan dasar penentuan UKT sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024.

Sebelumnya, pemerintah sejatinya telah menginvestasikan anggaran sebesar Rp 4,7 Triliun yang diperuntukan 76 PTN akademik seluruh Indonesia. Biaya itu dipergunakan untuk pemeliharaan sarana penunjang pembelajaran. Namun ditegaskan Tjitjik, anggaran itu berada diluar kebutuhan lain perguruan tinggi. Yang mana sumber dananya itu pun diambil dari UKT.

Meski begitu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai sebuah kebijakan tinggi tetap memberikan sebuah dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Dari hasil evaluasi Kementerian, mahasiswa ataupun alumni dari produk MBKM mempunyai kompetensi lebih baik. Dampak positif yang dirasakan mulai dari masa tunggu pekerjaan dan peningkatan daya saing lulusan.

Dari hasil evaluasi itu pula, Kemendikbud ristek pun yakin bahwa kebijakan MBKM sudah sepatutnya diinternalisasikan ke dalam sistem pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi di tanah air.

“Oleh karena itu, kita melakukan review terhadap SSBOPT dengan melist aktivitas-aktivitas apa saja yang seharusnya memang wajib diakomodasi di dalam proses pembelajaran,” beber dia.