Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada April 2024 mencapai Rp591,7 triliun. Capaian tersebut meningkat sebesar 12,2% secara tahunan (year on year/yoy) atau sekitar 24% dari pagu APBN 2024.

“Realsiasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp591,7 triliun. Ini kalau kita lihat growth-nya cukup tinggi di 13,2 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Mei 2024 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (27/5).

Bendahara negara itu menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.

Lebih rinci, realisasi belanja Kementerian/Lembaga per April 2024 mencapai Rp304,2 triliun. Realisasi tersebut 27,9% dari pagu APBN 2024. Realisasi dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program basos, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Sedangkan realisasi belanja non-Kementerian/Lembaga mencapai Rp287,6 triliun atau sekitar 20,9% dari pagu APBN 2024. Adapun realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Menurut Sri Mulyani, realsiasi belanja pemerintah pusat ini lebih tinggi dibanding dengan realisasi pada April 2023 dan 2022 lalu yang tercatat masing-masing sebesar Rp522,7 triliun dan Rp508 triliun.

Lebih rinci, wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, realisasi belanja Kementerian/Lembaga per April 2024 itu dibagi untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp96,2 triliun, lebih tinggi dibanding dengan 2023 yakni sebesar Rp80,5 triliun.

Kemudian belanja barang sebesar Rp109,7 triliun atau meningkat sebesar 30,3% dibanding 2023 yakni Rp84,2 triliun. Adapun, realisasi belanja barang 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024, serta pembayaran dana BOS dan pelayanan kesehatan.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja barang tersebut dialokasikan kepada KPU Rp19,8 triliun untuk pembayaran honorarium dan pengawas badan adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik pemilu.

Kemudian, ke Kemenhan Rp11,3 triliun, digunakan untuk pengelolaan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif, harwat alutsista dan nonalutsista, dan pelayanan kesehatan.

Lalu ke Polri Rp9,5 triliun digunakan untuk dukungan logistik/darpras, operasi kepolisian, pengembangan perbekalan umum, dan pelayanan keamanan bidang lantas.

Lebih lanjut, dialokasikan ke Kemenag Rp7,9 triliun untuk pembayaran BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan keagamaan dan ke Kemen-PUPR Rp7,3 riliuun untuk preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarpras SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung.

Sedangkan belanja nonkementerian/lembaga yang mencapai Rp287,6 triliun dialokasikan untuk manfaat pensiun yang tercatat sebesar Rp68 triliun atau meningkat 17%% dibanding 2023 yang sebesar Rp58,1 triliun.

Menurut Ani, manfaat pensiun naik secara tahunan dipengaruhi dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp11,3 triliun serta kenaikan manfaat pensiun.

Kemudian, belanja non-kementerin/lembaga juga dialokasikan untuk subsidi Rp51,8 triliun. Nilai tersebut turun 16,6%% dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp62 triliun.