Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Political And Public Studies, Jerry Massie, meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto jangan meniru cara Joko Widodo (Jokowi) dalam menunjuk seseorang menjadi menteri.
“Jokowi kerap mengangkat menteri tak sesuai based competence alias main angkat tanpa punya experienced di bidang tersebut. Alias wrong man and wrong place,” kata Jerry pada Selasa (8/4).
Pertama, kata Jerry, penunjukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang membuat buram pendidikan Indonesia.
Untuk itu, lanjut dia, ke depan sebaiknya Prabowo menghapus kampus-kampus yang memberi gelar Dokter dan Profesor Honoris Causa (HC). Terlebih di Amerika Serikat (AS) tidak ada ada HC.
“Tak pernah ada dalam 46 presiden AS ada memiliki gelar kehormatan HC tersebut. Memang ini tak bisa dimungkuri merupakan bagian bisnis dunia kampus memberikan penghargaan kepada seseorang,” ujarnya.
Sedangkan di Indonesia, kata Jerry jumlah doktor dan profesor HC sampai puluhan orang. Padahal, mereka membuat skripsi saja tidak bisa. Tentu saja ini merusak sistem pendidikan Indonesia.
“Untuk menteri pendidikan harus rektor, praktisi pendidikan, dekan, dan harus bergelar doktor,” ujarnya.
Kedua, mengangkat Kapolri dan Panglima TNI harus sesuai angkatan. Jerry meminta Prabowo untuk mengembalikan tradisi penunjukan Kapolri dan Panglima TNI.
“Setelah dilantik, sebaiknya Prabowo mengembalikan posisi pengangkatan Kapolri sesuai angkatan seperti di era Presiden SBY,” katanya.
Menurutnya, Prabowo jangan mengikuti cara Jokowi dalam menunjuk calon Kapolri dan Panglima TNI. Ia mencontohkan penunjukan Kapolri pada era Jokowi yang langsung melompat dari angkatan 1984 Timur Pradipo ke angkatan 1987 Tito Karnavian
Kemudian, dari Jenderal Tito Karnavian angkatan Akpol 1987 langsung melompat ke Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo angkatan 1991.
“Semoga itu tak terjadi lagi. Pasalnya, ada banyak jenderal-jenderal yang ikut SOP sampai jenjang kepangkatan. Jadi sebaiknya jangan gaya lompat-melompat. Ini tentunya memutus rantai angkatan di tubuh Polri bahkan sebaiknya berlaku di TNI,” ujarnya.
Ketiga, Prabowo sebaiknya menghapus Staf Khusus (Stafsus) dari kalangan milenial. Pasalnya, ujar Jerry, karena Stafsus yang diangkat Jokowi tersebut tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang anggaran negara.
“Mana ada [Stafsus dari milenial] di era pemerintahan mendiang Presiden Soeharto sampai Presiden SBY [Susilo Bambang Yudhoyono],” ujarnya.
Meurut Jerry, bahkan jabatan wakil menteri (Wamen) kalau perlu diperkecil dan jangan semua kementerian ada wamennnya. Terlebih sama saja, banyak yang diangkat menjadi wamen tapi tidak menguasai masalah dan bukan sesuai keahliannya.
“Ini hanya wasting money atau buang-buang anggaran,” kata Jerry.
