Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) menerima audiensi Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dr. Suwito, SKM, M.Kes beserta jajaran di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta Timur pada Jumat (29/09/2023).

Salah satu fokus utama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah penanganan stunting di mana 1.210 balita dari 6 kecamatan di 53 desa berisiko stunting.

"Ada beberapa amanat yang tentunya akan bisa kita kerjakan dengan baik apabila bersinergi dengan Kementrian dan Lembaga, diantaranya adalah mulai dari 4 P, yaitu Persiapan untuk IKN, Pembangunan, Pemindahan Pegawai, serta Penyelenggaraan Pemdasus atau Pemerintah Daerah Khusus. Dalam melaksanakan P yang pertama yaitu Persiapan memberikan pelayanan masyarakat di daerah otoritas dan di seluruh IKN. Pembangunan pun sangat berkembang pesat," kata Suwito mengawali pertemuan itu.

Menurut Suwito, amanat itu sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Berdasarkan amanat Undang-Undang itu juga diharapkan IKN menjadi kota yang berkelas dunia dan sebagai sumber penggerak ekonomi nasional. Pastinya harus didukung dengan SDM-SDM yang ada di kota tersebut, ada 6 kecamatan di wilayah IKN, dan luas IKN empat kali lipat dari DKI Jakarta, dan juga biasanya ada hutan kota. Namun di IKN ada kota di dalam hutan.dari 256.000 meter persegi hanya 20 sampai 25 persen yang dipakai untuk fasilitas pembangunan dan lain-lain. Sebanyak 75 persen untuk hutan," kata Suwito.

Suwito mengatakan dari 6 kecamatan ada 1.210 balita stunting. Penduduk IKN pun tidak akan lebih dari 2 juta (maksimal) karena dibatasi, ada kawasan inti (6 kecamatan), kawasan mitra, dan kawasan penyangga.

"Dengan tingginya angka stunting ini juga menjadi interest bagi kami di Kedeputian Budaya Sosial Masyarakat. Kami kira dengan kami yang masih belajar kami perlu bantuan dari BKKBN dengan penanganan stunting, ada 53 desa di 6 kecamatan, kami harap bisa bekerja sama perihal penanganan stunting," kata Suwito.

Sementara itu Kepala BKKBN Dokter Hasto menyambut baik audiensi Otorita IKN untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

"Visi BKKBN:membangun pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, kemudian BKKBN itu menciptakan keluarga yang berkualitas, kami harap kita juga bisa bersama-sama mengkonsep penduduk tumbuh seimbang di IKN. Kami juga ingin meringankan beban keterjangkauan servis terhadap penduduk di wilayah tertentu, karena ada wilayah-wilayah tertentu dengan angka stunting yang tinggi tetapi akses, dll sangat sulit di jangkau. Sebetulnya konsep-konsep untuk migrasi penduduk sangat bagus untuk penduduk yang seimbang di suatu wilayah," kata Dokter Hasto.

Dokter Hasto berharap konsep kualitas keluarga dengan adanya IKN ini bisa menjadi contoh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada keluarganya bisa tinggi.

"Kami ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan di 6 kecamatan sudah ada tim pendamping kami. Khusus stunting bagian dari kualitas keluarga, sehingga ini menarik sekali karena kita akan menciptakan lingkungan baru, komunitas baru yang harus keren jangan sampai menciptakan suatu yang salah, dan harapan saya semoga stuntingnya tidak lebih dari 8%, karena kalo kita ingin mengentaskan stunting di suatu kabupaten dengan penduduk 210.000 ribu stuntingnya 40% berat sekali," kata Dokter Hasto.

"Indonesia tidak mempunyai standar sendiri untuk stunting, orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting pasti pendek, seandainya penduduknya 210.000 disana itu, saya berharap di Kalimantan Timur itu KB nya menengah. Dari 6 kecamatan rata-rata yang hamil 3.200 dan yang beresiko stunting ada 600 per tahun yang menikah sekitar 1.600 pertahun yang hamil di tahun pertama 80%. Sehari 7 orang yang lahir di IKN, jika ingin menciptakan zero stunting, setiap orang yang sebelum nikah harus di data terlebih dahulu," tambah Dokter Hasto.