Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa, Pemerintah pastikan akan menguatkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk melindungi ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global.
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menjawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya. Menkeu menyebut, pemerintah sepakat dengan semua Fraksi untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal tahun depan.
"Kami sepakat dengan semua Fraksi DPR mengenai pentingnya untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat di dalam menghadapi ketidakpastian global", ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Selasa (29/08)
Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPR-RI seluruhnya menggarisbawahi semakin kompleks dan beratnya tantangan mengelola ekonomi ke depan, khususnya ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai potensi implikasinya.
"Kita patut bersyukur bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang kuat maka Indonesia mampu mengatasi pandemi dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi ke depan di dalam mewujudkan semua Visi Indonesia Maju 2045", tambahnya.
Bendahara negara tersebut juga mengungkapkan, dalam guncangan dan kompleksitas kondisi global pasca pandemi, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu menjaga pemulihan ekonomi secara baik. Untuk itu, APBN akan terus dijadikan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menuntaskan berbagai prioritas pembangunan.
Sri Mulyani pun menyambut baik dukungan anggota Dewan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati.
"Besar harapan kami ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan arsitektur APBN yang lebih sehat, berkeadilan serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (inklusif), tak terkecuali kelompok miskin dan rentan," ungkapnya.
