Jakarta, Gatra.com - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mencoret Pramuka sebagai ekstrakurikuler (ekskul) yang wajib diikuti peserta didik turut mendapatkan reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes mempertanyakan rencana pemerintah menghapus kurikulum Pramuka di sekolah.

“Saya tidak habis mengerti, mengapa tiba-tiba ada wacana menghapus pramuka dari kurikulum pendidikan nasional? Bila benar, tentu ini kebijakan yang aneh dan di luar nalar dan kewarasan,” ujar Fahmy.

Betapa tidak, imbuhnya, aktivitas pramuka itu sangat sarat manfaat, memupuk siswa menjadi mandiri, disiplin, terampil dan berkarakter mulia.

“Di tengah maraknya kasus perundungan, minimnya pendidikan karakter di sekolah, dan gangguan dunia medsos, games dan berbagai konten yang merusak, menghapus kurikulum Pramuka tentu saja memicu pertanyaan besar, ada apa dan apa maunya pemerintah terhadap arah pendidikan nasional kita?” tanya Fahmy.

Fahmy menambahkan, Permendikbud No. 12/2024 menetapkan bahwa kurikulum Pramuka menjadi tidak wajib, hanya bersifat sukarela.

“Tentu saja, peraturan ini akan berdampak signifikan terhadap kegiatan kepramukaan di sekolah. Boleh jadi, siswa/i memanfaatkan celah ini untuk lebih memilih bermain gadget/games. Bila ini terjadi, sangat berbahaya,” ucapnya.

Kurikulum Merdeka yang akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional, kata Fahmy harus dikawal oleh kita semua.

“Jangan biarkan Pemerintah, menentukan sendiri. Selamatkan Pendidikan Nasional kita!” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.