Jakarta, Gatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Terbanyak Tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inspektur Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo dan Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.
“Saya mewakili masyarakat Denpasar sangat bersyukur atas penghargaan ini yang diterima ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung pembangunan di Kota Denpasar. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Jaya Negara pada Jumat (3/5).
Penghargaan tersebut merupakan serangkaian Rakorda Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Kamis (2/5/2024). Acara tersebut dihadiri Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, Kepala Daerah Korsup Wilayah V, serta undangan lainya.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan pada tahun 2023,” ujarnya.
Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan, penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah pusat dalam hal ini KPK mengakui kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar.
“Tentunya dengan prestasi ini ke depan Pemkot Denpasar terus berupaya maksimal mewujudkan transparansi dan kepatuhan dalam rangka mewujudkan Good Governance,” katanya.
Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Wilayah V Tahun 2024 oleh KPK RI merupakan penguatan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah daerah, khususnya pencegahan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/Dinas dan stakeholder lainnya yang berdampak pada peningkatan integritas pemda.
“Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berusaha memberikan inovasi dan program kerja dalam mendukung terciptanya Good Governance,” ujarnya.
Jaya Negara melanjutkan, selain memberi motivasi kepada jajaran OPD Denpasar, pihaknya berharap pengharagaan ini bisa memberikan motivasi kepada kepala daerah lain untuk terus meningkatkan kinerjanya agar program kerja terlaksana dengan optimal dan rakyat semakin sejahtera.
Didik Agung Widjanarko mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu-padu mewujudkan tujuan negara dengan mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan semua orang bisa tergoda.
KPK memiliki tiga trisula atau strategi penekatan dalam mengatasi korupsi, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Penindakan di antaranya operasi tangkap tangan pelaku korupsi dan memberikan efek jera atau rasa takut untuk korupsi.
“Kedua, ada pencegahan, ini mengatur atau memperbaiki sistem untuk menghambat jalan supaya orang tidak bisa korupsi lagi, semua dibatasi,” katanya.
Terakhir atau ketiga, adalah pendidikan yang dilakukan KPK untuk mengajarkan perilaku atau membangun budaya antikorupsi. “Ini perlu peran serta semua pihak, termasuk masyarakat,” kata Didik.
