Tokyo, Gatra.com - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengatakan bahwa permintaan domestik akan menjadi prioritas utama. Sebab, setelah kenaikan pajak pada Oktober lalu, ekonomi Jepang menunjukkan tanda pelemahan.

Sesungguhnya, Abe tidak menginginkan adanya kenaikan pajak. Tapi pemerintah Jepang terus bersikeras menaikkannya dari 8% menjadi 10%. Hal itu disebutkan dalam rangka membantu meringankan beban utang negara.

"Kami melihat kelemahan dalam ekspor dan beberapa sektor produksi. Kami juga harus memperhatikan dengan seksama perekonomian di luar negeri ke depan. Sangat penting untuk mengamankan siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik dengan mendukung permintaan domestik," kata Abe seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/5).

Baca Juga: Cina Optimis Hadapi Tarif Baru Perdagangan Cina-AS

Indikator kondisi eknomi Jepang baru-baru ini mengalami pelemahan yang mampu membuat posisi Abe kurang diuntungkan. Terlebih lagi, pada Juli nanti, Jepang akan melangsungkan pemilihan majelis tinggi parlemen.

Salah satu indikator terluas dari kegiatan ekonomi saat ini, merujuk pada memburuknya kondisi ekonomi untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam tahun yang mengindikasikan bahwa negara dengan ekonomi terbesar ketiga itu mengalami penurunan. Poin data utama lainnya adalah produk domestik bruto kuartal pertama yang jatuh pada 20 Mei. Ekonom pun memperkirakan ekonomi Jepang akan menyusut sebesar 0,3% secara tahunan dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Para kritikus ekonomi juga mengungkapkan bahwa kenaikan pajak ini akan mendorong ekonomi keluar dari jalur pemulihan, terutama jika pertumbuhan sudah terlihat rentan sebagai akibat dari perlambatan di luar negeri dan meningkatnya perang dagang AS-Cina yang telah mengirimkan 'gelombang kejut' ekonomi di seluruh dunia.

Baca Juga: Kementan Usulkan Pembebasan PPN Komoditas Perkebunan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pekebun

Selain itu, Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengatakan bahwa kenaikan pajak diperlukan untuk membantu membiayai jaring pengaman sosial dan akan berjalan seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. "Terlepas dari pertanyaan apakah guncangan tingkat tinggi akan ada atau tidak, saat ini ekonomi Jepang berada dalam keadaan di mana ia cukup dapat menahan kenaikan pajak penjualan," kata Aso di parlemen.

Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga berkata, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan lingkungan ekonomi yang baik agar kenaikan pajak dapat berjalan sesuai dengan rencana.