Sleman, Gatra com– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bangsa Jepang lebih Pancasilais dibanding Indonesia. Padahal mereka tidak memiliki ideologi bangsa seperti Pancasila.

“Sebagai dasar negara, selama ini Pancasila digunakan sebagai alat menyerang dengan stigma anti-Pancasila. Padahal yang menuduh tidak tahu sila berapa yang dilanggar,” ujarnya di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Kamis (15/8).

Wapres JK hadir di UGM membuka Kongres Pancasila XI bertemakan ‘Aktualisasi Pancasila dalam Merajut Kunci Persatuan Bangsa’.

Daripada memberikan stigma tanpa bukti, untuk melihat apakah bangsa ini sudah menghayati dan mengamalkan Pancasila, JK mengusulkan diadakan penilaian individu mengenal sila-sila. Indeks dalam penilaian digunakan untuk mengetahui posisi individu dalam mengamalkan dan menghayati Pancasila.

Baca Juga: Wapres JK: Pembahasan Pancasila Jangan Sulit-sulit

Penilaian itu bisa berdasarkan sila Pancasila, kecuali sila pertama yang berhubungan dengan niat individu dalam berhubungan dengan Tuhan. “Coba kita lihat, di sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Saat ini apakah kondisi sosial masyarakat kita sudah mencerminkan sila tersebut?" katanya.

JK melihat saat ini banyak orang kaya di Indonesia namun mereka tidak bisa bisa membina atau membantu saudaranya yang miskin. Demikian juga saat memaknai sila Persatuan Indonesia. Namun saat pemilu lalu, demi kekuasaan rakyat mengalami perpecahan.

Menurut JK, perbedaan pendapat dan pilihan adalah kondisi yang memang diharapkan dalam sistem demokrasi. Tidak hanya di Indonesia,  pemilihan juga memecah masyarakat Amerika Serikat.

Baca Juga: Pusat Studi Pancasila UGM Susun Indeks Ketahanan Ideologi

“Saya membandingkan dengan bangsa Jepang. Tanpa Pancasila, mereka lebih kuat persatuannya, saling membantu, bekerjasama, nasionalismenya tinggi, dan pekerja keras. Mereka lebih Pancasilais dibandingkan kita yang memiliki Pancasila,” ujarnya.

Karenanya, JK berpesan sudah saatnya penafsiran Pancasila tidak dipersulit lagi. Pancasila jangan hanya menjadi tema seminar atau menjadi alat indoktrinisasi. Pancasila harus menjadi filosofi yang tidak perlu ditafsirkan ulang sehingga bisa masuk ke hati agar mudah dihayati.

“Makin sedeharna permbahasan Pancasila, semakin banyak orang paham,” katanya.