Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau proyek jalan berbayar memerlukan teknologi terbaru. Pemprov DKI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menemukan solusi tersebut.

Kita sedang membahas bersama dengan Kementerian Kominfo khususnya Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), menyangkut penggunaan teknologi yang paling tepat untuk mengatur pajak kemacetan dengan ERP, kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/8).

Anies menilai bahwa ERP yang akan ditetapkan seharusnya tak lagi menggunakan gate sebagai penanda ruas jalan yang diberlakukan. ERP juga dapat memanfaatkan kecanggihan smartphone melalui aplikasi. "Jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi yang lama," kata Anies.

Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kominfo. Diskusi itu juga membahas sistem yang dapat memberi informasi kepada warga mengenai tarif dan rute ERP. "Sekarang sedang dibandingkan teknologi-teknologinya. Seperti apa, nanti akan dibuat bentuk peraturan barunya juga," tutur Anies.