_thumb.jpg "Rugikan Negara Rp475 Juta, Kejari Sumba Barat Tahan Kadis PKO")
Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ismunandar mengatakan, para calon guru tidak perlu menghawatirkan terkait biaya Pendidikan profesi Guru (PPG) prajabat mandiri. Menurutnya, PPG dipastikan berbiaya mahal dibandingkan pendidikan profesi lainnya. Hal ini karena pemerintah telah menyiapkan bantuan dengan beberapa ketentuan yang telah diatur.
"PPG sebetulnya Mahal atau tidak itu relatif. Harus ditanyakan atau di-benchmark dengan pendidikan profesi yang lain, atau dibandingkan aja dengan SPP di prodi lain. Jadi kalau mahal atau tidak, itu dibandingkan sendiri. Silakan masyarakat bisa menilai sendiri," ujar Ismunandar saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (13/11).
Ismunandar menuturkan, Kemendikbud melalui Ditjen Belmawa akan terus mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan PPG. Selain itu, ia juga menyoroti hal penting dalam PPG yaitu lewat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebelumnya, Belmawa telah menunjuk 63 LPTK dalam penyelenggaraan PPG tersebut.
Untuk itu, Ismunandar mengatakan kepara calon guru agar tidak perlu mengkhawatirkan penyelenggaraan maupun biaya PPG. Pemerintah telah mengucurkan alokasi dana 20% untuk keluarga kurang mampu.
"Kita juga menyediakan alokasi KIP-K [Kartu Indonesia Pintar - Kuliah] untuk mahasiswa miskin. Proporsi idealnya sama dengan proporsi di prodi atau universitas. Kalau di negeri itu ada kewajiban 20% dari keluarga yang kurang mampu. Asalkan itu bisa dipenuhi, kita harap tidak ada alasan lah, orang yang kurang [mampu] kemudian tidak bisa mengikuti PPG," tuturnya.
Sebelumnya, Ismunandar mengatakan, selama ini revitalisasi terhadap LPTK terus dilakukan. Bantuan kepada LPTK juga selalu diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas dan kualitas guru. Namun, hasil guru produktif khususnya guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) angkanya masih rendah. Untuk itu Dirjen Belmawa akan berkoordinasi dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk membenahi kualitas penyediaan guru lewat LPTK ke depan.
"Kalau harus nunggu dari pendidikan teknik itu takutnya tidak kekejar targetnya. Belum lagi kalau dihadapkan pada masalah. Biasanya orang teknik kan lebih banyak dapat tawaran dari swasta dengan insentif yang besar pula. Makanya kita akan tingkatkan kualitas guru SMK lewat LPTK," Imbuh Ismunandar
