Semarang, Gatra.com - Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Shodaqoh menyatakan, Jawa Tengah adalah salah satu satu provinsi dengan kerawanan tinggi terjadi bencana.

Oleh Sebab itu, untuk mengatasi masalah bencana di Jateng, dibutuhkan anggaran yang besar. Anggaran terhadap bencana harus menjadi prioritas. Bahkan jika memungkinkan, angkanya tidak terbatas.

Hal itu disampaikan KH Ubaidillah Shodaqoh, dalam seminar “Tangguh Menghadapi Bencana” yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DRPD Jateng, dan Pengurus Wilayah Lembaga Penangggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) Jateng di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng, Senin (9/3).

Hadir dalam acara itu Wakil Ketua PWNU Jateng KH Mandzur Labib, Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, Ketua FPKB DPRD Jateng Sarif Abdillah. Sementara sebagai pembicara, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sudaryanto, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid, dan pegiat Walhi Jateng Fahmi Bastian.

Menurut Gus Ubaid, kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan sebuah keniscayaan bagi semua elemen masyarakat. “Apalagi Allah tidak akan merubah keseimbangan alam ini atau yang kita sebut sebagai bencana, sehingga manusia-manusia itu merubahnya,” sebutnya.

Kalakhar BPBD Jateng Sudaryanto mengakui, bencana yang rawan terjadi di Jateng adalah banjir, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, puting beliung. Dan juga termasuk bencana sesar atau patahan.

Seser atau patahan ini sering dilupakan, padahal hal itu tak kalah berbahayanya dengan bencana alam lainnya.

Ia mencontohkan kasus sesar, yang baru terjadi di Magelang, yang mengakibatkan 243 warga terpaksa mengungsi, karena rumah-rumah mereka rusak.

“Atas dasar itu, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama sama melakukan upaya baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana,” ujarnya.

Dia mengaku, saat ini di Jawa Tengah sudah ada 416 desa tanggap bencana. Adanya desa tanggap bencana ini, untuk menciptakan ketangguhan masyarakat hingga tingkat keluarga.

Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menerangkan, ada sejumlah aspek penyelenggaraan bencana yang perlu diperhatikan seperti kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas.”Selain itu, juga masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,“ imbuhnya.