Makassar, Gatra.com – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah tidak ingin buru-buru menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya. Ia lebih memilih fokus mengatasi episentrum penyebaran Covid-19 di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Maros.

Alasan mantan dosen di Universitas Hasanuddin ini, karena tidak semua wilayah memiliki kesamaan kasus. Apalagi, sebelum terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sulsel sudah melakukan upaya dan langkah pencegahan penyebaran covid-19.

Antara lain, lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode ini, dengan meliburkan sekolah, bekerja dari rumah, physical distancing, dan social distancing. Jadi, penerapan PSBB harus lebih hati-hati, tidak buru-buru, apalagi gegabah.

“Di Sulsel, tidak semua wilayah sama dari 24 kabupaten kota yang ada. Episentrum penyebaran mulai dari Makassar, dan daerah penyangga kita, Gowa dan Maros. Nah ini sekarang kita fokus di sini,” ungkapnya.

Dengan fokus di tiga wilayah tersebut, Nurdin berharap bisa menjadi solusi dan tanpa mengganggu kondisi lainnya. 

“Kita jangan lupa bahwa Sulsel ini adalah penyangga pangan nasional," kata Nurdin Abdullah saat video conference dengan awak media, Selasa, (7/4).

Sebagai daerah penyangga pangan nasional, lanjut Nurdin, penerapan kebijakan di Sulsel harus benar-benar hati-hati. 

"Bagaimana nantinya kalau semua petani kita dirumahkan? Sekarang ini lagi musim tanam. Jangan-jangan justru bukan corona yang membunuh kita, tapi kita mati kelaparan," ujarnya.

Oleh karena itu, Nurdin menyarankan untuk berpikir bersama. Biarlah, masing-masing daerah melakukan inovasi. Khusus Makassar sebagai episentrum penularan, tentu pemerintah harus lebih tegas lagi memberlakukan aturan pencegahan Covid-19.

Sejauh ini, lanjut Nurdin, Gugus Tugas Covid-19 terus melakukan upaya untuk mencegah penularan Covid-19. Diantaranya, melakukan pemetaan beberapa wilayah yang memang menjadi pusat penularan.

"Kita coba lakukan isolasi wilayah, apakah mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Tapi ini ada risikonya. Tidak mungkin orang dirumahkan tanpa diberikan bekal," katanya.