Makassar, Gatra.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan memastikan akan terus menindaklanjuti laporan dugaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan calon wali kota Makassar nomor urut 1, Danny Pomanto terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla.

Dua kuasa hukum dari pihak keluarga Jusuf Kalla, Yusuf Gunco dan Jamaluddin Rustam mengatakan bahwa putra JK, Solihin Kalla sudah pernah menjalani pemeriksaan setelah dilakukan pelaporan. 

“Pak Solihin sebagai perwakilan keluarga besar Jusuf Kalla, bertindak sebagai saksi pelapor sudah diambil keterangannya selama kurang lebih 1,5 jam pada hari Minggu, kemarin. Kami turut mendampingi,” kata Yusuf Gunco.

Proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berlangsung sejak Pukul 16.00 Wita. Penyidik Polda Sulsel mengajukan 19 pertanyaan kepada Solihin. 

"Isi BAP itu pada intinya keluarga Jusuf Kalla merasa terzolimi dan difitnah oleh Danny Pomanto," katanya . 

Sebelumnya beredarnya rekaman suara Danny Pomanto yang akhirnya berbuntut panjang. 

Rekaman tersebut dianggap mencemarkan nama baik keluarga Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK). 

Pada rekaman berdurasi 1 menit 58 detik itu, Danny menuding Jusuf Kalla di balik penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keluarga JK pun balik melaporkan Danny Pomanto ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (5/12). 

Menurut Solihin, ucapan dalam rekaman suara yang telah diakui Danny Pomanto itu sebagai fitnah kepada orangtuanya. 

Danny Pomanto mengakui suara tersebut miliknya. Dia menyebut pembicaraan itu biasa saja dan berlangsung dirumahnya. Menurutnya tidak ada yang salah dari percakapan tersebut karena dilakukan di dalam rumahnya. 

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam menyatakan penyelidikan laporan dugaan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk sementara ditunda, mengingat orang yang dilaporkan merupakan salah satu calon wali kota Makassar. Penyidik belum akan menyelidiki laporan hingga pelaksanaan Pilkada selesai. 

“Agar proses sidiknya tidak dikaitkan politik, maka agenda progresnya kita tunda dulu hingga selesai Pilkada," kata Merdisyam, Senin (7/12).