Surabaya, Gatra.com - Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kembali menggelontorkan bantuan untuk masyarakat desa di Jawa Timur. Bantuan tersebut berupa dana segar sebesar lebih dari Rp 500 juta.

Dana yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu disalurkan ke 147 Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang sudah dicanangkan Oktober lalu. Manajemen unit usaha Bumdesma, yang nanti memanfaatkan dana hibah tersebut.

"Karena sangat berkaitan dengan PEN, maka kami berikan. Dan mereka (Bumdesma) yang belanja sendiri. Karena hibahnya uang, maka ada penambahan dana Rp 500 juta tadi, karena mereka butuh sesuai spesifikasi yang dibutuhkan," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada wartawan, Senin (28/12).

Bantuan ke 147 Bumdesma tersebut baru permulaan. Nantinya, lanjut Halim, bantuan serupa juga akan disalurkan ke 375 Bumdesma di Jawa Timur. Bantuan tersebut, juga merupakan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi, ini baru kick-off (permulaan) saja. (Bantuan unit motor) ini untuk operasional. Terus, ada bantuan komputer untuk manajemennya. Itu atas saran dari OJK," kata Halim.

Ia menjelaskan, Bumdesma yang sudah dicanangkan sejak dua bulan lalu, sudah berpayung hukum sebagai badan usaha dan mulai beroperasi melalui unit-unit usahanya. Ada dana sebesar Rp 1,7 triliun yang dikelola oleh 522 Bumdesma se-Jawa Timur.

Untuk itu, dengan hibah tersebut, Halim berharap akan semakin mempermudah kinerja para manajemen dan akses keuangan masyarakat desa di Jawa Timur. Dengan kemudahan tersebut, pada akhirnya akan mengubah gaya hidup masyarakat pedesaan yang terbiasa menggantungkan kebutuhan finansialnya ke rentenir.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa banyak masyarakat desa yang menggantungkan kebutuhan finansialnya pada rentenir. Khofifah menyebut, mayoritas masyarakat desa yang terjerat rentenir adalah perempuan.

Biasanya, mereka terpaksa berurusan dengan rentenir karena kebutuhan keuangan yang mendesak. Misalnya, urusan kebutuhan untuk modal usaha, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan pembiayaan lainnya.

"Akses permodalan, keuangan, dan pembiayaan harus ke rente. Jadi bagaimana melepaskan kemiskinan akibat jeratan rente," kata Khofifah.

Karenanya, ia berharap semua masyarakat desa berpartisipasi dalam manajemen Bumdesma, terutama para perempuan. Apalagi, lanjutnya, ada 344 yang tidak lagi dikategorikan sebagai desa tertinggal.