_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah untuk selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, salah satunya insentif perpajakan.
Menurutnya, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara belum tepat. Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce," Said dalam keterangannya, Senin (10/5).
Itu terlihat salah satunya dari banyaknya iming-iming diskon tidak akan mengundang minat wisatawan. Dalam laporan BPS triwulan I-2021, jumlah wisman ke Indonesia turun 16,33 persen. Oleh Karena itu, Said meminta pemerintah fokus memberi insentif terhadap sektor-sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan sekaligus menyerap lapangan kerja.
Said mencontohkan, sektor pertanian, perikanan, Migas, serta industri makanan dan minuman yang seharusnya mendapatkan dukungan fiskal. Menurutnya, sektor-sektor tersebut sudah terbukti berkontribusi terhadap ekonomi
"Selain menopang tenaga kerja besar, sektor-sektor tersebut terbukti mampu tumbuh dengan tertatih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Lebih lanjut, politisi PDIP ini juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin. Masih terkontraksinya tingkat konsumsi rumah tangga, harus dipetakan lebih jauh dengan berbagai instrumen guna mendorong tumbuhnya tingkat konsumsi rumah tangga, selain kebutuhan dasarnya. Terlebih, ekonomi Indonesia masih tergantung dari konsumsi masyarakat.
Padahal, instrumen penting dari pemulihan ekonomi adalah meningkatnya konsumi masyarakat. "Karena itu, kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha," saran Anggota Komisi XI DPR RI itu.
