Jakarta, Gatra.com – Kebijakan transisi energi perlu direncanakan sebaik mungkin. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan gejolak dan dampak yang muncul. Begitu kata Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yudo Dwinanda Priaadi.

Menurut Yudo, peralihan ke energi bersih akan menimbulkan sejumlah konsekuensi. Hal itu meliputi kualifikasi baru sumber daya manusia (SDM), pergeseran pekerjaan (job shifting), perubahan kebijakan pemerintah, dan penyusunan skema pendanaan.

“Isu transisi energi yang berkeadilan mulai sering dibicarakan di forum-forum internasional. Upaya ini dilakukan guna mencari formulasi yang tepat,” jelas Yudo dalam webinar bertajuk ‘Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan’, Kamis (17/2).

Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Pemerintah melalui ‘Energy Transition Working Group’ (ETWG) telah menetapkan isu-isu prioritas dan teknis pelaksanaan agar hasil konkret bisa tercapai.

Forum ETWG akan berfokus pada tiga isu prioritas, yakni mengamankan aksesibilitas energi, peningkatan teknologi energi yang cerdas dan bersih, serta pendanaan transisi energi.

Pembahasan ketiga isu tersebut diharapkan bisa menghasilkan risalah konkret. Selanjutnya, dokumen itu diajukan untuk disepakati sebagai ‘global deal’ pada pertemuan tingkat menteri alias ministerial meeting on energy transition.

“Presidensi G20 2022 dan forum transisi energi punya arti penting bagi posisi Indonesia dalam kerja sama global. Indonesia secara konsisten menyuarakan isu-isu yang inklusif seperti agenda 2030 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” katanya.

Yudo menuturkan, Presidensi G20 Indonesia menjadi wadah efektif untuk mengakselerasi tindak lanjut COP26 Glasgow dan Forum G20 Italia 2021. Lewat ETWG, Indonesia juga berupaya membawa perspektif negara berkembang dan transisi energi berkeadilan.

Forum ETWG akan berkolaborasi dengan sejumlah organisasi internasional seperti International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA), serta United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UN ESCAP).