Jakarta, Gatra.com - Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyusun proyeksi perkembangan kondisi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dari 2022 sampai 2045.

“Proyeksi ini bisa menjadi landasan atau dasar dari kebijakan pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi ke depan,” kata Kepala BPI Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta dalam Webinar Bulanan BPI Episode Mei 2022, Senin (23/5).

Berdasarkan hasil proyeksi BPI, jumlah penduduk di desa pada tahun 2022 ini sebanyak 224 juta jiwa. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 460 juta jiwa di tahun 2045 mendatang.

BPI juga memproyeksikan bahwa pembentukan desa baru tertahan akibat tekanan moratorium. Jumlah desa di Indonesia pada tahun ini sebanyak 74.962 dan hanya akan meningkat menjadi 77.182 pada 2045.

Selanjutnya, sebanyak 52.106 desa akan melaju menjadi desa mandiri dengan rincian 3.450 desa mandiri di daerah tertinggal, 1.007 desa mandiri di Kawasan transmigrasi. Sedangkan 467 desa mandiri lainnya berada di Kawasan perdesaan prioritas nasional.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diproyeksikan akan mulai berdiri di seluruh desa mulai tahun 2028. Sedangkan pemertaaan listrik ke seluruh desa mulai 2030, dan jalan aspal mendominasi seluruh desa mulai 2032.

Pendapatan warga desa diproyeksikan BPI akan naik dari Rp1.057.844 per kapita per bulan menjadi Rp2.412.901 per kapita per bulan. Total APB Desa juga akan naik dari Rp141 triliun pada 2022 menjadi Rp381 triliun pada 2045.

Kemudian, untuk ekonomi online di desa, internet sudah akan terpenuhi ke seluruh desa pada 2022. Namun jasa ekspedisi baru akan mencapai 70.171 desa pada 2045.

“Proyeksi yang dijalankan ini adalah hasil karya dari PNS, dan pendukungnya dari Kemendes PDTT sendiri. Jadi tidak menggunakan konsultan dari pihak manapun, ini bagian dari peningkatan kualitas dan kapasitas para PNS dan pegawai non PNS yang ada di Kemendes PDTT,” jelasnya.