Solo, Gatra.com - Menteri BUMN Erick Thohir meyakini jika program online single submission (OSS) mempermudah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendaftar Nomor Izin Berusaha (NIB). Sehingga dengan adanya NIB ini mempermudah UMKM mendapat pembiayaan dari perbankan.

Hal ini disampaikan Erick saat memberikan NIB pada 550 UMKM kota Solo di De Tjolomadoe, Rabu (6/7). Ia mencontohkan kemudahan ini terbukti dari meningkatnya nasabah di salah satu lembaga pembiayaan bernama PNM Mekar yang bisa meningkatkan pertumbuhannya di masa pandemi.

”Salah satunya PNM Mekar, ibu-ibu di desa yang pinjamannya sekirar Rp1 juta sampai Rp4 juta, di bawah grup BRI, PNM Mekar bisa profit Rp7,1 juta. Kenapa UMKM lain tidak bisa, artinya kalau kita mau kita bisa. Terbukti saat yang sulit ekonomi kita bisa tumbuh,” ucapnya.

Tahun ini pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional hingga Rp338 triliun. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp260 triliun.

”Ini hanya untuk UMKM. Dengan proses ini (OSS) mereka (perbankan) akan dimudahkan dalam memberikan pembiayaan UMKM. Sebab selama ini untuk pembiayaan UMKM yang menjadi kesulitan adalah mendapatkan data,” katanya.

Menurutnya OSS ini memudahkan untuk proses pengurusaan perizinan, khususnya bagi UMKM. Mengingat selama ini pemerintah selalu fokus untuk pertumbuhan UMKM.

”Ini sesuai dengan arahan presiden yang menekankan basis pertumbuhan ekonomi kita adalah kerakyatan. UMKM harus dikedepankan dan harus mendapat porsi yang besar,” katanya.

Senada, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendorong para pelaku UMKM untuk segera melegalkan usahanya. Menurutnya legalisasi ini mempengaruhi kemudahan pembiayaan dari perbankan.

”Indonesia ini dibangun untuk menganut asas sistem koperasi. Dan koperasi dalam proses kekiniannya adalah penerjemahan dari UMKM. Sehingga bisa dikatakan UMKM merupakan soko guru dan tulang punggung perekonomian kita,” katanya.

Dari data yang dijabarkannya, UMKM memiliki peran sebesar 61 persen dalam GDP nasional Indonesia. Sementara dari 131 juta lapangan kerja di Indonesia, kontribusi dari UMKM mencapai 120 juta.

”Total unit usaha UMKM sebanyak 99,3 persen dengan jumlahnya yang mencapai 64 juta," ucapnya.

Untuk itu secara maksimal negara hadir untuk mengurus UMKM. Sebab kredit landing atau kredit yang dikeluarkan perbankan saar ini mencapai Rp6.200 triliun. Sayangnya, dari jumlah ini hanya 18 persen atau setara dengan Rp1.270 triliun yang disalurkan untuk UMKM.

”Arahan dari presiden kami diminta untuk bisa menyalurkan 35 persen atau sebanyak Rp1.600 – Rp1.700 triliun di tahun ini,” katanya.

Dengan adanya OSS ini diharapkan perizinan bagi UMKM bisa dipermudah. Sehingga mereka dapat lebih mudah melampirkan data untuk pembiayaan perbankan.

”Sampai hari ini, sudah ada sebanyak 1,5 juta pelaku usaha yang mengurus. Sebanyak 98 persen di antaranya pelaku UMKM,” ia menjelaskan.