Tunis, Gatra.com - Sebuah konstitusi baru lahir di Tunisia yang sejak awal diperingatkan oleh oposisi dapat merusak demokrasi negara, itu dengan memperluas kekuasaan presidensial. Dan akan mulai berlaku setelah referendum pada Senin (25/7) lalu, --tampaknya dapat disahkan dengan mudah meski dengan jumlah pemilih yang sedikit.

Reuters, Selasa (26/7) melaporkan, Presiden Kais Saied yang menggulingkan parlemen tahun lalu dan bergerak untuk memerintah melalui dekrit, mengatakan bahwa negara itu membutuhkan penyelamatan dari kelumpuhan selama bertahun-tahun, ketika menulis ulang konstitusi demokratis --yang diklaim diperkenalkan setelah revolusi 'musim semi Arab' di Tunisia pada 2011.

Partai-partai oposisi telah memboikot referendum tersebut. Mereka menuduh Saied melakukan kudeta dan mengatakan konstitusi baru yang dia terbitkan --kurang dari sebulan lalu-- menandakan kemunduran dan kembali ke arah otokrasi.

Konstitusi baru memberi presiden kekuasaan atas pemerintah dan peradilan sambil menghapus kontrol atas otoritasnya dan melemahkan parlemen.

Sementara itu Tunisia menghadapi krisis ekonomi yang membayangi dan sedang mencari paket penyelamatan Dana Moneter Internasional (IMF) - masalah yang telah menyibukkan orang-orang biasa jauh lebih banyak selama setahun terakhir daripada krisis politik.

Tidak ada tingkat partisipasi minimum untuk lolos dan komisi pemilihan menempatkan jumlah pemilih awal hanya 27,5 persen.

Setelah exit poll diterbitkan oleh Sigma Conseil yang menunjukkan suara 'ya' sebesar 92,3 persen, ratusan pendukung Saied berbondong-bondong ke pusat Habib Bourguiba Avenue, untuk merayakannya.

"Kedaulatan adalah untuk rakyat. Rakyat ingin memurnikan negara," teriak mereka, yang menepis kekhawatiran akan kembalinya otokrasi.

"Kami tidak takut apa pun. Hanya koruptor dan pejabat yang menjarah negara yang akan takut," kata Noura bin Ayad, seorang wanita berusia 46 tahun yang membawa bendera Tunisia.

Langkah awal Saied melawan parlemen tahun lalu tampak sangat populer di kalangan rakyat Tunisia. Ribuan orang membanjiri jalan-jalan untuk mendukungnya, melampiaskan kemarahan pada partai-partai politik yang mereka tuduh selama bertahun-tahun melakukan kesalahan pemerintahan dan kemunduran.

Namun, karena ekonomi Tunisia memburuk selama tahun lalu dengan sedikit intervensi oleh Saied, dukungannya tampaknya berkurang.

"Sekarang kami telah memberinya mandat politik baru untuk menghadapi lobi-lobi politik, kami meminta Saied untuk menjaga situasi ekonomi, harga, dan penyediaan makanan kami," kata Naceur, salah satu pendukungnya yang merayakan hari Senin.

Koalisi oposisi termasuk Islamis Ennahda, partai terbesar di parlemen yang dibubarkan, mengatakan bahwa Saied gagal mendapatkan dukungan rakyat untuk kudetanya dan mendesaknya untuk mengundurkan diri.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih tidak mudah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, karena Tunisia sekarang secara otomatis mendaftarkan bentuk pemilih. Tingkat partisipasi terendah sebelumnya adalah 41 persen pada 2019, untuk parlemen yang dibubarkan Saied.

Lawan presiden juga mempertanyakan integritas pemungutan suara yang dilakukan oleh komisi pemilihan yang dewannya diganti Saied tahun ini, dan dengan lebih sedikit pengamat independen daripada pemilihan Tunisia sebelumnya.

Dengan memberikan suaranya sendiri pada hari Senin, Saied memuji referendum sebagai dasar dari sebuah republik baru.

Demokrasi Barat memang yang memandang Tunisia sebagai satu-satunya ‘kisah sukses Musim Semi Arab’ memang  belum mengomentari konstitusi baru yang diusulkan. Meskipun mereka telah mendesak Tunis --selama setahun terakhir-- untuk kembali ke jalur demokrasi.

"Saya frustrasi dengan mereka semua. Saya lebih suka menikmati hari yang panas ini daripada pergi dan memilih," kata Samia, seorang wanita yang duduk bersama suami dan putranya yang masih remaja, di pantai di La Marsa dekat Tunis, berbicara tentang politisi Tunisia.

Berdiri di luar sebuah kafe di ibu kota, Samir Slimane mengatakan dia tidak tertarik untuk memilih.

"Saya tidak punya harapan untuk berubah. Kais Saied tidak akan mengubah apa pun. Dia hanya berusaha untuk memiliki semua kekuatan," katanya.

Penurunan ekonomi sejak 2011 telah membuat banyak warga Tunisia marah pada partai-partai yang telah memerintah sejak revolusi, membuat kecewa dengan sistem politik yang mereka jalankan.

Untuk mengatasi kekurangan ekonomi, pemerintah berharap untuk mendapatkan pinjaman US$4 miliar dari IMF, meskipun menghadapi perlawanan keras serikat pekerja terhadap reformasi yang diperlukan, termasuk pemotongan subsidi bahan bakar dan makanan.