Jakarta, Gatra.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merumuskan kebijakan strategis dan program aplikatif guna mengembangkan kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan pers diterima pada Selasa (4/4), menyampaikan, langkah tersebut merupakan bentuk kerja sama BNNP dengan kementerian dan lembaga guna mengembangkan perbatasan.

Baca Juga: Prof. Zudan Ajak Jajaran BNPP Branding Wilayah Perbatasan

Zudan menjelaskan, kerja sama BNPP tersebut juga merupakan implementasi dari arahan kepala BNPP dan juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pasalnya, persoalan yang perbatasan cukup kompleks dan perlu melibatkan semua kementerian dan lembaga.

Zudan menjelaskan, tugas BNPP yang pertama adalah menata garis batas negara, baik di darat dan di laut. Kedua, mengoordinasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menata pergerakan barang dan manusia.

Tugas lainnya adalah mengembangkan kawasan perbatasan menjadi embrio baru pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat perbatasan.

“Sesuai pesan Presiden Jokowi untuk membanjiri produk-produk Indonesia di kawasan perbatasan, termasuk produk makanan, budaya, dan pendidikan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Zudan, pihaknya mengharapkan bisa mengundang Corporate Social Responsibility (CSR) dan investor untuk merealisasikan berbagai program seperti 'Indonesia memanggil kawasan perbatasan'.

Zudan menerangkan, BNPP perlu mendorong percepatan infrastruktur, terutama yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan. BNPP menyambut baik rencana kerja sama dengan BRIN untuk memajukan kawasan perbatasan.

“Kita cari solusi dalam keterbatasan SDM, dana, dan infrastruktur. Nantinya kami akan mencoba bersinergi dengan perjanjian kerja sama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Otonomi Daerah Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, menjelaskan, sejumlah penelitian ke daerah perbatasan negara dan menemukan beberapa kendala pembangunan kawasan perbatasan. Kendala tersebut, yakni pemerintah daerah masih berpikir ketergantungan pada pemerintah pusat.

Baca Juga: BNPP Siapkan Kelengkapan PLBN Serasan Sebelum Diresmikan Jokowi

Selain itu, permasalahan regulasi undang-undang yang membuat tumpang tindih kewenangan dalam membangun desa dan ruang-ruang lainnya. Terobosan yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah daerah mulai mengendurkan ketergantungan dari Pemerintah Pusat, termasuk membangun kreativitas dengan pengembangan budaya dan alam berdasarkan karakter lokal.

“BRIN akan membantu dengan penelitian yang nantinya bisa disinergikan dalam program-program yang aplikatif. Ke depannya perlu kerja sama, termasuk membangun seminar,” ujarnya.