Jakarta, Gatra.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut bahwa pagu indikatif Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun. Jumlah pagu anggaran tahun depan telah ditetapkan dalam Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang ditandatangani pada 10 April 2023 lalu.
Secara rinci, Basuki menuturkan alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp0,58 triliun, dan SIBBP Rp1,39 triliun.
"Sesuai arahan Bapak Presiden seluruh pekerjaan konstruksi tahun 2024 tuntas pada tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," sebutnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (7/6).
Karena itu, Basuki membeberkan prioritas utama dalam program tahun depan antara lain multi year contract (MYC); operasi, pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi (OPOR); dan direktif presiden untuk hal yang baru.
Adapun ihwal penyerapan tenaga kerja dalam program padat karya di tahun 2024, kata Basuki, kementeriannya menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 308 ribu orang. Secara rinci ditargetkan sebanyak 150 ribu tenaga kerja di proyek sumber daya air; 20 ribu pekerja di proyek jalan dan jembatan; 47 ribu pekerja di proyek pemukiman; dan 91,7 ribu pekerja di proyek perumahan.
Selain menjelaskan rencana anggaran tahun depan, Basuki juga mengungkapkan realisasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2023. Per 4 Juni 2023, realisasi anggaran belanja Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp31,98 triliun atau baru 22,7% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp140,92 triliun.
Basuki berujar, anggaran belanja Kementerian PUPR tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp15,7 triliun, dari semula Rp125,22 triliun menjadi Rp140,92 triliun. Menurutnya, tambahan anggaran Rp15,7 triliun tahun ini digunakan untuk kegiatan luncuran SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp2,08 triliun, percepatan PHLN (Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri) sebesar Rp6,84 triliun; serta BA BUN 999 (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp6,78 triliun.
Meskipun realisasi belanja baru 22,7% di pertengahan tahun ini, Basuki mengatakan realisasi anggaran belanja tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 lalu. Adapun pada periode yang sama di tahun 2022, realisasi belanja Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp26,01 triliun atau hanya 19,21% dari total anggaran.
"Ini hanya membandingkan saja, kinerja 2023 lebih cepat sedikit daripada 2022 walaupun anggarannya jauh lebih besar," imbuhnya.
