Yogyakarta, Gatra.com – Merasa tak pernah menjadi perhatian dalam percaturan politik nasional, masyarakat dan aparat desa menyelenggarakan Kongres Desa untuk menyuarakan hak-hak masyarakat desa. Menteri dan tokoh nasional yang dinilai peduli isu pedesaan tidak memenuhi undangan.

‘Kongres Desa: Reformasi Desa, Desa Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2024’ yang diselenggarakan di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’, Selasa (22/11), sejatinya menghadirkan capres Ganjar Pranowo.

 Selain itu, ada tiga menteri yang diundang yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Namun Ganjar tidak bisa hadir karena tengah ada di Papua. Tiga menteri juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya karena ada acara lain. Kemendagri diwakili salah satu deputinya,” kata Ketua Panitia Kongres Desa Syarief Aryfaid.

Ia menegaskan Ganjar diundang karena dulu terlibat dalam lahirnya UU Desa. Kehadiran para menteri juga sebenarnya sangat penting di Kongres Desa karena menjadi arena bagi aparat dan warga desa untuk menyampaikan kegelisahan mereka.

Menurut Aryfaid, Kongres Desa diharap mampu merajut ide-ide, gagasan, maupun menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi kegelisahan aparatur desa. Diskursus mengenai ketimpangan sosial, kemiskinan, anak putus sekolah, dan perekonomian lokal tidak pernah menjadi perdebatan tingkat nasional.

Bahkan menjelang pemilu, persoalan yang dihadapi masyarakat desa tidak pernah mendapatkan perhatian. Elite politik sibuk membicarakan konglomerasi dan dinasti.

“Di sini kita ingin meminta solusi untuk bumdes yang menciptakan produk namun tidak memperoleh pasar. Ini yang kami suarakan,” kata Syarief juga Direktur Lembaga Strategis Nasional.

Baginya Kongres Desa ini bukan tandingan bagi pertemuan aparat desa lainnya yang dihadiri salah satu capres. Aparat yang hadir tidak dimobilisasi dan wajib menjaga netralitas, sebab menurut Syarief hal ini menjadi komitmen awal pelaksanaan Kongres Desa.

“Di sini kita ingin menghadirkan peta jalan pembangunan desa yang bisa dijalankan oleh siapapun presidennya. Kami hanya ingin memastikan gagasan ini tidak diamputasi oleh elit politik yang hanya sekedar mengejar keterpilihan,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bantul, Marhadi Badrun, memastikan kedatangannya dan para aparat desa di Kongres Desa secara sukarela demi memenuhi undangan dan tak terkait tokoh yang diundang.

“Saya tegaskan, APDESI sesuai AD/ART netral tidak dalam pemilu. Adanya dukungan kepada calon adalah murni pribadi, bukan atas nama APDESI. Saya hanya bisa mengimbau saja, karena memang tidak ada sanksi,” katanya.