Jakarta, Gatra.com - Calon wakil presiden, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya dan calon presiden sudah merumuskan mekanisme penegakan hukum untuk Indonesia di masa depan. Mahfud menyatakan, mekanisme yang disusunnya sudah menaungi semua golongan masyarakat, baik kalangan pengusaha di kelas atas hingga masyarakat di kelas bawah.

“Kalau ke atas penegakan, ke bawah perlindungan. Arahnya begitu menurut saya,” ucap Mahfud MD dalam dialog terbuka yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Menko Polhukam ini menjelaskan, problematika yang biasa dirasakan oleh masyarakat kelas atas adalah pertentangan antara penguasa dan pengusaha.

“Selalu terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa sehingga kalau orang kuat punya kasus itu nyuap udah selesai,” kata Mahfud.

Sementara, itu, hak-hak masyarakat justru dirampas secara sewenang-wenang. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah soal perizinan. Jika tidak bayar, tidak bisa mendapatkan izin. Ketika sudah bayar, izin justru bisa dicabut tanpa alasan yang jelas.

“Ke atas kita selesaikan, penegakan dan kepastian hukum. Ke bawah, ini rakyat, perlindungan,” jelas Mahfud lagi.