Jakarta, Gatra.com – Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing, menilai tidak tepat kalau menyebut Kesultanan Yogyakarta disebut sebagai dinasti politik. Pasalnya, Kasultanan Yogyakarta atas kehendak rakyat di seluruh wilayah kesultanan tersebut.

“Semua Sultan yang pernah memimpin wilayah kesultanan Yogyakarta selalu melindungi dan menyejahterakan semua warga di sana. Rakyat di sana sangat mencintai Sultannya,” kata Emrus di Jakarta, Selasa (5/12).

Emrus lantas menyampaikan contoh mengenai sikap dan perlakuan Sultan di Yogyakarta yang disampaikan keponakannya yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Emrus mengungkapkan, keponakannya tersebut mengaku senang dan bahagia tinggal di Yogyakarta. “Kata ponakan saya, dia sangat bangga menjadi bagian warga di Yogyakarta,” ujarnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, lain halnya dengan dinasti politik, yakni pemimpinya merupakan produk rekayasa politik kekuasaan. Relasi kekuasaan dinasti politik merupakan tindakan memaksakan estafet kekuasaan agar selalu berada di sekitar keluarga inti.

Upaya tersebut dilakukan dengan merekayasa konstitusi, undang-undang (UU), dan dengan melakukan penyanderaan politik kepada kekuatan politik, termasuk terhadap partai politik agar semua kekuatan politik senantiasa mendukung penuh supaya kekuasaan ada di sekitar keluarga inti.

“Kepemiluan dijadikan sebagai topeng legitimasi kekuasaan agar tampak seperti berdemokrasi,” ujar Emrus.

Dosen komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta ini menyampaikan pandangan tersebut mengomentari pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik soal aksi Badan Eksekutif Mahasisw (BEM) UGM soal politik dinasti di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ade Armando yang menyampaikan pernyataannya melaui video, mempertanyakan mengapa mahasiswa justru tidak bersikap soal politik dinasti di Yogyakarta. Sontak unggahan video tersebut menuai kecaman sejumlah pihak, di antaranya sekolompok orang yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman).

Mereka menggeruduk kantor DPD PSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuntut agar Ade Armando yang merupakan kader PSI supaya diproses hukum. Mereka menyatakan kekecewaannya karena kader PSI dan akademisi ini tidak tahu sejarah mengenai DIY.