_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Merangin, Gatra.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Merangin kembali diterpa isu tak sedap, yaitu dugaan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Merangin.
Calo dalam proses seleksi P3K guru itu melibatkan nama oknum di Dikbud Merangin. Informasi yang dihimpun, beberapa kepsek, guru bahkan staff ikut terlibat dalam proses calo P3K di Merangin.
"Kepsek tu minta di angka 70 hingga 75 juta, katanya untuk orang dinas pendidikan (setor, red) 50 juta,"ujar sumber yang minta namanya tak ditulis.
Adanya dugaan calo P3K ini, diduga tak lepas dari peran Oknum Kabid Dinas Pendidikan Merangin yang menjadi jembatan ke Panitia Seleksi (Panse). "Pak Kabid itu minta uang, bahkan yang tak lulus P3K guru bisa nyisip dengan syarat setor uang atau jaminan sertifikat," ucapnya.
Sementara itu, oknum Kabid RD di Dinas Pendidikan menyangkal tudingan bahwa ia terlibat dalam pencaloan P3K tersebut. "Untuk atas nama sayo yang disebut insyaAllah itu tidak benar, Sayo bisa yakinkan itu, dan Sayo tidak punya kapasitas untuk itu,"ungkapnya pada media ini. Selasa (1/2).
"Dan untuk tugas Sayo dibidang, insyaAllah Sayo laksanakan sesuai aturan boleh dicek," jelasnya.
Sementara itu dukungan terkait penanganan kasus dugaan kecurangan dalam kelulusan P3K, Mendapatkan dukungan dari ketua DPRD kabupaten Merangin Herman Efendi, mendukung agar Polres Merangin bisa mengungkap semua kecurangan dalam kelulusan P3K.
"Saya mendukung polres Merangin, bongkar semua kecurangan dalam kelulusan P3K kemarin, jangan sampai ini di biarkan sebab sesudah sangat menzalimi para guru yang benar benar mengajar tahunan tetapi tidak lulus dan kalah oleh permainan uang" ungkap Pria yang akrab di panggil Abong Fendi (1/2).
Sementara itu terkait beberapa orang yang lulus dan berasal dari beberapa kantor, seperti penjaga makam, Satpol-PP, honor kantor Bupati, tentu sangat menyakiti para guru honorer.
"Bagaimana mereka bisa setega itu, panselda dan OPD yang terlibat dalam kelulusan P3K, bisa menghilangkan rasa kemanusiaan mereka terhadap nasib para guru kita di desa desa yang benar benar mengajar tetapi mereka tidak lulus" ucapnya lagi.
Dirinya juga akan meminta penjelasan kepada PJ Bupati Merangin, Agar bisa menjelaskan dan menganulir kelulusan mereka yang lulus dengan kecurangan.
"Kita akan minta penjelasan kepada PJ, dan minta untuk menggugurkan mereka yang lulus dengan kecurangan. Kita ini bekerja melayani masyarakat dan di hasil kinerja kita juga di awasi dan di nilai oleh masyarakat ," ucapnya.
Dari data yang di dapatkan bahwa ada guru di salah satu TK di wilayah Pamenang, lulus P3K tetapi tidak tau dimana di tempatkan mengajar di sekolah mana.
Sebelumnya, Pemkab Merangin telah mengumumkan kelulusan 1063 P3K guru formasi 2023, namun setelah pengumuman itu mencuat adanya tenaga honorer "siluman" yang bukan guru lulus P3K yang berujung laporan ke Polres Merangin oleh Ormas PEKAT-IB.
