![](https://static.gatra.com/./foldershared/images/2024/msl/03-Mar/zzzestian.jpg)
Demak, Gatra.com – Bupati Demak Eisti’anah menekankan pentingnya evaluasi terhadap bendung Wilalung, sebagai sistem pengendali banjir yang ada saat ini.
Menurutnya, yang menjadi masalah adalah kapasitas daya tampung dari sungai Wulan perlu diuji kembali, apa benar bisa menampung debit 800 dengan kondisi aman.
“SOP atau apapun namanya yang ada saat ini, terkait sistem pengendali banjir Bendung Wilalung ini harus dikaji dan dievaluasi bersama-sama,” ungkapnya, Sabtu (16/3).
Baca Juga: Warga Terdampak Banjir di Pati Mengeluh Sukar Cari Sahur dan Buka Puasa
Eisti’anah juga menyampaikan bahwa terdapat empat kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan Bendung Wilalung, yakni kabupaten Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan.
Melalui Gubernur diminta untuk dapat memfasilitasi pertemuan antar kepala daerah dari keempat kabupaten tersebut. Tujuannya adalah untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaharui sistem pengendali banjir berdasarkan perencanaan awal dan kondisi saat ini.
“Yang mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya meningkatkan efektivitas pengendalian banjir, tetapi juga memastikan keamanan bagi warga di keempat kabupaten tersebut,” terangnya.
Baca Juga: Mentan Serahkan Bantuan Rp30 Miliar untuk Petani Korban Banjir di Demak, Kudus, dan Grobogan
Bendung Wilalung memiliki 11 pintu pengendali banjir, namun hanya beberapa pintu yang beroperasi dengan optimal. Hanya tiga pintu yang mengarah ke Kali Juana yang dapat beroperasi. Dan dua pintu yang mengarah ke Kali Wulan masih berfungsi. Sedangkan tiga pintu lainnya tertutup oleh sedimen ( tanah) dan tiga pintu lainya tidak dapat beroperasi karena pengecoran.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Bendung Wilalung, debit air Sungai Wulan yang mencapai 800 m³/detik akan direspons dengan membuka pintu Kali Juana bertahap, dari 10 m³/detik hingga 30 m³/detik.
Namun, muncul kekhawatiran terhadap kapasitas daya tampung Sungai Wulan yang perlu diverifikasi untuk memastikan keamanan pengendalian banjir.