Home Ekonomi Realisasi Lahan Sawit Bersertifikat ISPO Masih Rendah, Baru Capai 5,68 Juta Ha

Realisasi Lahan Sawit Bersertifikat ISPO Masih Rendah, Baru Capai 5,68 Juta Ha

Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Andi Nur Alam Syah mengungkapkan bahwa realisasi lahan sawit yang bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) saat ini sudah mencapai 5,68 juta hektare atau sekitar 37% dari luas lahan tutupan sawit yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 16.381 juta ha.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, di Kempinski Jakarta, Kamis (28/3).

"Terbitnya Inpres Nomor 06 Tahun 2019 turut meningkatkan sertifikasi ISPO. Realsiasi sertifikasi ISPO sejak terbitnya inpres ini mencapai 1.050 sertifikat," kata Andi.

Dari total lahan tersebut kata Andi, terdiri dari 969 Perusahaan dan 81 Kelembagaan Perkebunan. Sedangkan target dari sertifikasi sawit berkelanjutan ini sebanyak 5 juta hektare untuk perusahaan dan 3,9 juta hektare untuk perkebunan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Andi menjelaskan bahwa dalam penerapan sertifikat ISPO ini telah dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi ISPO yang akan digabungkan dari sektor hulu dan hilir yang melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa program ISPO ini bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjutan untuk usaha sekala besar dan perkebunan sawit.

"Perpres telah direvisi dan ISPO itu juga mencakup keterlusuran dari rantai pasok minyak sawit atau tracebility, dengan menguatkan konsep hilirisasi. Hal ini penting karena in ini menjadi repsons kebijakan EUDR," jelasnya.

Untuk diketahui, sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. Dan juga, sebagai bagian dari kepesertaan Indonesia untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan global Sustainable Development Goals 2030.

52