Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menjabarkan persebaran anggaran senilai kurang lebih Rp497 triliun yang diperuntukkan untuk perlindungan sosial (Perlinsos). Ace terlebih dahulu menjelaskan, perlinsos bukan hanya bicara soal bantuan sosial (bansos) tapi juga meliputi subsidi dan bentuk perlindungan sosial lainnya.

Sebagai saksi yang dihadirkan oleh pihak terkait, yaitu Tim Pembela Prabowo-Gibran, Ace menjelaskan, penyaluran dana perlinsos dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga.

Pertama, Ace menjelaskan sejumlah program bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Kedua program ini merupakan program reguler yang dijalankan oleh Kemensos.

"Kami ingin mencoba untuk kembali kepada jenis perlindungan sosial, ada bantuan sosial yang sifatnya reguler," katanya.

Untuk bantuan reguler PKH, lanjut dia, anggaran tahun 2023 itu sebesar Rp28,1 triliun dan tahun 2024 jumlahnya sama sebesar Rp28 triliun. Kemudian, Kartu Sembako Rp44,5 triliun untuk tahun 2023.

"Di tahun 2024 sama Rp45,1 triliun,” ucap Ace Hasan Syadzily saat memberikan kesaksian dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (4/4).

Kemudian, program perlinsos selanjutnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pada tahun 2023, anggaran program ini mencapai Rp46,3 triliun. Sementara itu, pada tahun 2024, Rp46,5 triliun.

Lalu, ada juga perlinsos dengan nama Program Indonesia Pintar (PIP) yang dijalankan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Ada juga bansos untuk bantuan pendidikan yang disebut PIP sebesar Rp 11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa [pada tahun 2023] dan di tahun 2024 dianggarkan Rp14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa,” kata Ace.

Selanjutnya, untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dijalankan oleh Kemendikbud, pada tahun 2023, anggarannya mencapai Rp12,9 triliun. Lalu, angka ini naik menjadi Rp15,1 triliun di tahun 2024.

“Yang cukup besar dalam nomenklatur perlindungan sosial itu subsidi yang itu terutama subsidi energi. Ini dikelola tentu oleh Kementerian ESDM, misalnya seperti listrik dan gas,” lanjutnya.

Ace menjelaskan, program ini tidak disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk uang, tapi digunakan langsung oleh pemerintah. Misalnya, untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah akan langsung membayar kepada Pertamina.

“Itu besarnya untuk tahun 2024 itu Rp 277,7 triliun (2023 besaran Rp 258,3 triliun). Justru ini (perlinsos) yang paling besar,” kata Ace lagi.

Kemudian, untuk anggaran kartu Pra Kerja mendapat anggaran senilai Rp2,8 triliun pada tahun 2023 dan Rp5 triliun pada tahun 2024.

“Ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditransfer ke desa yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Desa Rp10,4 triliun [tahun 2023] dan Rp10,7 triliun untuk tahun 2024,” lanjut Ace.

Lalu, untuk perlindungan sosial lainnya dianggarkan senilai Rp29 triliun pada 2023, dan Rp53,1 triliun. Anggaran ini digunakan untuk beberapa pengeluaran tidak terduga. Misalnya, untuk ketika terjadi bencana alam.

Bansos menjadi topik krusial dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Pasalnya, baik pemohon 01, kubu Anies-Muhaimin, maupun pemohon 02, kubu Ganjar-Mahfud, sama-sama menduga bansos disalahgunakan untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran.

Dalil ini akan kembali dipertegas dalam agenda persidangan selanjutnya, yaitu mendengarkan keterangan dari empat menteri kabinet Presiden Jokowi. Agenda sidang akan dilaksanakan pada Jumat (5/4) mulai pukul 08.00 WIB.

Keempat menteri, yaitu Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menyatakan akan hadir dalam persidangan.