Jakarta, Gatra.com – Banjir dan tanah longsor melanda tujuh kabupaten di Provinsi Sulaesi Selatan (Sulsel) merusak infrastruktur dan menghambat mobilitas masyarakat, khususnya ruas jalan maupun jembatan yang terputus akibat bencana tersebut.

Kondisi tersebut memengaruhi aktivitas distribusi bantuan dasar kepada masyarakat terdampak. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyampaikan empat arahan guna memaksimalkan upaya distribusi bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sulsel yang terisolir, khususnya satu desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

“Pertama, kita pastikan distribusi bantuan dilakukan dengan segala cara dan moda, peran TNI Polri sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mendistribusi bantuan secara langsung kepada masyarakat,” kata Suharyanto pada Selasa (7/6.

Dalam Rapat Koordinasi Penangananan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulsel pada awal pekan ini, Suharyanto menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak harus segera terpenuhi untuk mengurangi penderitaan pada masa tanggap darurat saat ini. Medan di lapangan harus disiasati untuk mempercepat distribusi bantuan dapat sampai ke masyarakat.

“Walaupun terisolir, kebutuhan dasar warga terdampak harus terpenuhi, kita bawa secara perorangan dengan back-pack jika diperlukan,” ujarnya dalam keterangan pers.

Kedua, Suharyanto turut meminta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) setempat untuk berkolaborasi guna mempercepat pemulihan infrastruktur krusial sehingga distribusi logistik dapat dilakukan secara maksimal.

“Kepala Balai PUPR Provinsi Sulawesi Selatan telah mengerahkan alat-alat berat untuk menyambungkan kembali jembatan yang putus. Kita maksimalkan juga dengan opsi jembatan bailey sehingga perbaikan infrastruktur dan distribusi logistik bisa berjalan secara pararel,” ujarnya.

Ketiga, Suharyanto menyatakan bahwa BNPB mengerahkan alat angkut udara untuk memaksimalkan jangkauan distribusi logistik ke area yang terisolir.

“Ada helikopter dari TNI Angkatan Udara dan Polda Sulawesi Selatan yang telah beroperasi. BNPB turut menambahkan 2 helikopter dan 1 pesawat caravan untuk membawa logistik serta melayani masyarakat terisolir maupun sebagai sarana untuk evakuasi,” katanya.

Terakhir, Suharyanto meminta pemerintah daerah yang terdampak untuk mengaktifkan posko utama serta organisasi perangkatnya sebagai pusat pengendalian upaya tanggap darurat. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.

“Posko ini tentu menjadi sarana kita mengetahui secara berkala kebutuhan apa yang harus ditambahkan untuk masyarakat terdampak sesuai evaluasi dan hasil asesmen di lapangan, sehingga proses distribusi bantuan dapat berjalan dengan efisien,” ujarnya.

Selain itu, Suharyanto menyatakan bahwa pihaknya akan mendampingi pemerintah daerah dalam pengusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sehingga langkah-langkah pascabencana sudah dapat mulai dilakukan di tengah masa tanggap darurat.

“Semoga hal ini dapat meringankan penderitaan masyarakat terdampak dengan cepat dan mencegah adanya dampak susulan maupun kerugian lainnya,” lanjutnya.

Sulsel Diprakirakan Masih Diguyur Hujan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan curah hujan sedang hingga tinggi masih terjadi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Suharyanto mengimbau pemerintahan daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi curah hujan, khususnya pada wilayah yang masih terdampak banjir dan tanah longsor.

“Bisa diupayakan dengan melihat tanda-tanda tertentu, jika hujan lebat lebih dari satu jam dan mengaburkan jarak pandang, maupun warna air sungai yang lama-kelamaan menjadi keruh bisa menjadi tanda bahwa ada material yang terbawa arus sungai ketika hujan di hulu sehingga berpotensi menimbulkan banjir bandang,” Suharyanto menjelaskan.

Ia mengimbau masyarakat yang tinggal dekat area aliran sungai maupun lereng atau tanah miring agar dapat segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.

Dukungan Dana Siap Pakai dan Bantuan Logistik Peralatan

BNPB menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta tujuh kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor untuk operasional giat penanganan darurat dengan total Rp2,15 miliar.

Adapun rincian bantuan DSP yang diberikan Rp500 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulsel, Rp500 juta untuk Pemerintah Kabupaten Luwu, Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang, masing-masing Rp200 juta untuk Pemerintah Kabupaten Sidrap, Wajo, dan Luwu Utara, serta masing-masing Rp150 juta untuk Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Sinjai.

Selain bantuan DSP, BNPB turut mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan tahap I yang meliputi 1 unit perahu karet dan mesin, 2 unit genset, 2 unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 200 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, 50 pcs kasur lipat, 200 paket hygiene kit, 200 lembar selimut, 200 lembar matras, 5 unit penjernih air dan 50 unit velbed.

Kemudian bantuan logistik dan peralatan tahap II meliputi 100 paket perlengkapan bayi, 500 paket pakaian wanita dewasa, 500 paket pakaian pria dewasa, 500 paket sembako, 500 lembar selimut, 500 lembar matras, 500 lembar terpal, 500 dus air mineral, 300 lembar sarung, 5 unit lampu solar panel, 300 unit lampur air garam, 100 unit penjernih air dan 500 paket makanan siap saji.

Peninjauan ke Kabupaten Luwu

Kepala BNPB beserta rombongan diagendakan meninjau lokasi terdampak banjir dan tanah longsor yang terdampak signifikan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Selasa (7/5).

Suharyanto memastikan upaya penanganan darurat berjalan dengan baik dan distribusi bantuan logistik sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tempat yang terisolir.