Jakarta, Gatra.com - PT. BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST). Salah satu agenda utama dalam kegiatan RUPST adalah Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.

Dalam laporan kinerja keuangan Perseroan tahun 2023 dimaksud antara lain disampaikan bahwa secara umum kinerja keuangan Perseroan tahun 2023 mengalami banyak peningkatan yang signifikan, dibandingkan kinerja keuangan tahun sebelumnya.

"Angka-angka rasio kesehatan kinerja keuangan Perusahaan juga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang antara lain tercermin dalam angka angka Loss Ratio, Profit Margin, Combined Ratio, Underwriting Yield, RBC dan BOPO," sebagaimana keterangan resmi BRI Insurance, Rabu (8/5).

Di samping itu, pertumbuhan kinerja Perseroan tahun 2023 yang signifikan juga tercatat pada premi bruto yang tumbuh 26,6%, laba bersih tumbuh 29,25% dan aset tumbuh 31,81%.

RUPST tahun 2024 Perseroan juga menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan hasil konsolidasi tahun buku 2023 sebesar Rp483 M, sebesar 25% dari Laba Bersih Bisnis Konvensional Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp118 M ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

"Sebesar 75% dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 dimaksud atau sebesar Rp355 M digunakan sebagai Saldo Laba (retained earnings)," jelasnya.

Dalam agenda kegiatan RUPST memutuskan susunan Kepengurusan PT BRI Asuransi Indonesia yang baru adalah sebagai berikut

1. Komisaris Utama: Kris Hananto

2. Komisaris Independen: Ayahanita. K

3. Komisaris Independen: Benny Imam Syafii *)

4. Direktur Utama: R. Budi Legowo

5. Direktur Keuangan dan Operasional: Sony Harsono

6. Direktur Teknik: Ade Zulfikar

7. Direktur Bisnis: Recky Plangiten *)

8. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Heri Supriyadi

9. Ketua Dewan Pengawas Syariah: Nilmayetti Yusri

10.Anggota Dewan Pengawas Syariah: Abdul Ghoni

Untuk Recky Plangiten dan Benny Imam Syafii, jabatan kepengurusan Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.