Jakarta, Gatra.com – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlibatan ormas dalam pengembangan UMKM merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Wamendag Jerry Sambuaga pada Sosialisasi UMKM dan Digitalisasi Pasar yang diselenggarakan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) di Resort Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (25/6). Kegiatan sosialisasi dihadiri 150 peserta yang terdiri dari anggota HIPAKAD dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, peran UMKM bagi perekonomian nasional cukup signifikan. Sektor UMKM telah memberikan kontribusi sebesar Rp8.573 triliun atau setara 61% dari pendapatan domestik bruto dan menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total penyerapan tenaga kerja.

"Keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait pengembangan UMKM dan digitalisasi pasar, merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wamendag Jerry dalam keterangan resmi pada Rabu (26/6).

Jerry menambahkan, Kementerian Perdagangan memiliki program terkait peningkatan kualitas produk dan promosi UMKM. Pembinaan bagi UMKM bertujuan meningkatkan kualitas produk, pengembangan jenama (branding), dan sertifikasi halal.

Selain aktif dalam pembinaan UMKM, Kementerian Perdagangan mengikutsertakan UMKM dalam pameran, sosialisasi Cinta Produk Lokal, dan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Kementerian Perdagangan juga menjembatani kerja sama UMKM dengan ritel modern agar UMKM dapat memasok dan memasarkan produknya melalui gerai atau jaringan ritel modern.

"Melalui program kemitraan UMKM dengan ritel modern dan lokapasar (marketplace), produk-produk dalam negeri dapat tersedia di pasaran. Dengan demikian, produk UMKM dapat dijangkau dan diminati oleh konsumen dalam negeri," tambah Jerry.

Jerry menuturkan, melihat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk Go-Digital pada 2024. Adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menggeser preferensi masyarakat ke arah permintaan layanan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Sehingga, pemerintah terus memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Jerry mengungkapkan, Kementerian Perdagangan turut mendukung digitalisasi dengan menyediakan sistem pemantauan pasar dan bapok.

“Pemerintah menyediakan sistem pemantauan pasar dan barang kebutuhan pokok (bapok) sebagai indikator pengukuran stabilitas harga bapok, peringatan dini kelangkaan barang, dan disparitas harga. Selain itu, juga mendukung sepenuhnya program Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP) QRIS untuk digitalisasi pasar rakyat UMKM,” katanya.

Pada 26 September 2023 lalu, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag tersebut bertujuan mendukung kesetaraan kesempatan (equal level of playing field) bidang perdagangan daring.