Sukoharjo, Gatra.com - Menjelang Pilkada Sukoharjo 2024, kontestasi bursa bakal calon (balon) kepala daerah makin memanas. Hal itu dipicu berbagai manuver sejumlah kandidat, baik secara pribadi maupun melalui masing-masing relawan pendukungnya.

Selain perang gambar melalui banner, baliho, kaus, bahkan juga merambah hingga sosial media, juga ada mobilisasi massa melalui kegiatan yang dikemas dengan tajuk deklarasi dukungan.

Terkait mobilisasi massa, salah satu tokoh senior PDIP Sukoharjo, Sriyanto, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sukoharjo Bersatu (GMSB), mengungkap keprihatinannya lantaran ada dugaan mobilisasi Ormas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk kepentingan politik salah satu balon bupati.

"Kami dari Banteng Lawas yang merupakan salah satu elemen GMSB sebenarnya tidak mempermasalahkan siapapun itu calonnya. Yang jelas, kami tetap mendukung calon yang akan diusung dari PDIP di mana saat ini ada tiga balon," ungkap Sriyanto, Rabu, (10/7/2024).

Hanya saja, ia mengaku sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap dugaan mobilisasi kader PKK untuk kepentingan politik praktis mendukung salah satu balon dari PDIP sendiri yang juga merupakan petahana.

"Kami mendapat rekaman video [mobilisasi] PKK Desa Gedongan, Kecamatan Baki. Mereka dengan lantangnya menyatakan dukungan kepada salah satu balon bupati. Terus terang kami prihatin dan menyesal, PKK ini kan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah," terang Sriyanto.

Menurutnya, dengan keterlibatan PKK di kancah politik praktis, maka patut diduga telah terjadi pembiaran oleh oknum pimpinan maupun pejabat pemerintah di Kabupaten Sukoharjo.

"PKK itu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah ini isinya adalah majemuk [tidak terdiri satu kelompok atau golongan]. Oleh karenanya, kami sangat menyesalkan sikap-sikap daripada ibu-ibu PKK yang membuat video dukungan itu," tegasnya.

Sriyanto selaku kader PDIP yang pernah menjadi anggota DPRD Sukoharjo selama empat periode itu, mengaku tersinggung atas pembiaran aktivitas PKK yang telah jauh melenceng dari tujuan dalam pembentukannya.

"PDIP itu punya tiga balon bupati, tapi kenapa hanya satu orang saja yang dipromosikan. Mestinya kalau mau fair, semua calon diperkenalkan. Kita harus menghargai kemajemukan masyarakat," ujarnya.

Tidak hanya menyoroti sepak terjang PKK yang terlibat dalam politik praktis, Sriyanto juga menyesalkan adanya mobilisasi pengurus RT dan RW melalui kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu balon.

"Menurut saya, ini merupakan langkah yang menyakitkan rakyat. Karena dalam satu desa itu tidak mungkin hanya akan mendukung satu calon saja. Mestinya kita berdemokrasi secara sehat, tidak boleh ada dikotomi yang tidak sehat," imhuhnya.

Atas apa yang telah disampaikannya, Sriyanto mengaku hanya bisa mengimbau dan mengingatkan kepada oknum yang telah membuat kondisi sosial masyarakat makin memanas menjelang Pilkada untuk kembali ke khitahnya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Kami selaku bagian dari kelompok masyarakat akan terus mengawasi, bahkan juga akan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Kalau tidak bisa diingatkan, maka kami akan mengingatkan dengan cara kami. Ini imbauan dari kami," tandasnya.