Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menargetkan bahwa pada tahun 2027, tidak ada lagi Rukun Warga (RW) yang termasuk kategori kumuh di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 450 RW kumuh pada tahun 2023.

Khoirudin mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan penataan RW kumuh dalam tiga tahun ke depan, dimulai dari RW yang paling membutuhkan.

“Saya berharap memang seiring dengan DKI menjadi DKJ harus segera dituntaskan (penataan RW kumuh),” ujar Khoirudin dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Ia mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti upaya ini agar penataan kota Jakarta dapat berjalan dengan baik.

“Dinas Perumahan menjadi punya kewajiban untuk penataan ini, sebetulnya tinggal pendataan yang benar, lalu ada tahapannya,” kata Khoirudin.

Khoirudin juga menyoroti banyaknya RW kumuh yang berdekatan dengan gedung-gedung pencakar langit, seperti di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Jumlah kawasan kumuh di Jakarta memang banyak, bahkan di samping gedung-gedung mewah banyak. Kita malu melihat hal ini ketika kita keliling Jakarta karena kontras sekali,” tutur Khoirudin.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan Pemprov DKI adalah membangun hunian vertikal atau rumah susun (Rusun) untuk masyarakat menengah ke bawah.

“Ya paling tidak perbanyak bangunan ke atas, rumah susun diperbanyak untuk penataan permukiman kumuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI telah berhasil mengurangi 220 RW kumuh pada tahun 2023 melalui program Rencana Aksi Komunitas (Community Action Plan/CAP) dan Program Implementasi Kebersamaan Masyarakat dalam Menata Lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).