Ungaran, Gatra.com - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengatakan bahwa koperasi bukan sekedar usaha kecil. Lebih dari itu, keberadaanya merupakan embrio raksasa ekonomi yang harus terus dibesarkan.

Hal ini disampaikan Sudaryono yang juga Direktur Eksekutif Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop) saat menjadi pembicara dalam Acara Sarasehan Penggerak Koperasi Perhimpunan BMT Indonesia di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/7).

Untuk itu, calon Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan asisten pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada koperasi.

Baca Juga: Banyak Dikeluhkan, Sudaryono Lapor ke Prabowo Soal Kartu Tani

"Koperasi ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Sehingga kami termasuk Pak Prabowo sangat pro terhadap koperasi. Koperasi itu tidak hanya perlu dibina, ditingkatkan. Tapi betul-betul ada keberpihakan. Kita memahami peran negara sangat besar dalam perekonomian Indonesia," ungkap Sudaryono.

Selama ini, katanya, koperasi dianggap kecil karena banyak mengurusi usaha mikro, kecil, dan menengah. Padahal, di negara-negara maju, seperti Jepang dan Swiss, koperasi banyak bertumbuh menjadi badan usaha yang mengurusi bisnis-bisnis berskala besar.

"Saya tidak setuju koperasi dikaitkan dengan usaha mikro, kecil. Jadi belum apa-apa sudah mengecilkan koperasi. Banyak koperasi yang memiliki aset sampai triliunan. Termasuk BMT Indonesia juga saya kira asetnya sudah besar. Belum lagi BMT di Ponpes Sidogiri," ungkap Sudaryono.

Menurut Sudaryono yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini, sebenarnya banyak peluang usaha besar yang dapat digarap koperasi. Asalkan, negara hadir dengan menunjukkan keberpihakan kepada koperasi.

Menurutnya, banyak peluang baik perdagangan ekspor-impor, usaha di bidang konsesi pengolahan sumber daya. Jika diberi kesempatan, menurutnya, banyak koperasi yang mampu. 

“Toh asetnya besar, tinggal cari ahli untuk kegiatan usaha yang spesifik. Saya sangat mendukung koperasi harus besar dengan cara pemerintah menyediakan kegiatan usaha yang biasa dipunyai korporasi, koperasi juga harus punya," imbuhnya.

Hanya saja, yang menjadi kelemahan koperasi ada pada manajemen keuangan yang tidak dapat diaudit. Sudaryono mendorong koperasi berbenah diri dengan segera menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dalam mengelola dana publik. 

"Kenapa negara tidak bisa membesarkan koperasi karena laporan keuangannya tidak audited yang membuat dia mendapat trust," terang Sudaryono.

Hal ini disampaikan Sudaryono usai mendapat keluhan dari Perhimpunan BMT Indonesia soal peran pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada gerakan koperasi. 

Sebab, meski koperasi diklaim sebagai penggerak ekonomi nasional, keberadaan badan usaha tersebut sejauh ini masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah.

"Kami berharap Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, agar bisa mendorong UU Koperasi yang bukan mematikan koperasi. Tapi bagaimana menjawab persoalan-persoalan bangsa ke depan menjadi pilar pembangunan," kata Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe.

Menurut Mursida, Pemerintah dari tahun ke tahun masih setengah hati dalam membesarkan koperasi. Mursida berharap pada masa Presiden Prabowo, koperasi mendapat peran lebih dalam mengggerakkan ekonomi negeri. 

"Kita tidak anti-kapitalis, tapi, kami ingin pemerintah seimbang dalam berpihak, kita berharap koperasi tidak hanya sebagai lip service, tapi betul-betul sebagai penggerak ekonomi negeri," jelas Mursida.