Jakarta, Gatra.com - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (F-Gerindra DPRD) DKI Jakarta tak ingin ikut-ikutan dengan wacana interplasi yang diajukan beberapa partai kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan. 

"Silakan saja kalau mau interpletasi, apa yang mau di interpletasi? Hak IMB-nya? Itu kan udah ada bangunannya," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni di Jakarta, Senin (17/6).

F-Gerindra juga tidak melarang rencana interplasi terhadap Anies karena merupakan hak politik dari anggota dewan. Namun, sambung Abdul, jika itu berkaitan dengan IMB reklamasi Pulau Maju maka sama sekali tidak berdasr. "IMB itu bukan alat bukti kepemilikan. Itu hanya persyaratan. Izin itu diterbitkan bukan karena tidak ada dasar hukum," ujarnya.

Penggunaan hak interplasi pertama kali dihembuskan Fraksi NasDem DKI. Hal ini menyusul kebijakan Anies yang menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi. NasDem menganggap DPRD DKI perlu mendengarkan penjelasan Anies karena menganggap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sengaja ditahan. 

NasDem lewat anggotanya di Komisi D juga belum menerima penjelasan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Usulan NasDem ini disambut Hanura. Dalam waktu dekat Hanura berencana meninjau pulau reklamasi. Menurut Abdul,  IMB untuk pulau maju justru positif karena Pemprov DKI pasti memiliki pertimbangan sendiri. 

"Kenapa reklamasinya dibongkar? Karena ada pertimbangan khusus, mungkin. Itu kompleks sih. Yang jelas kita tidak ikut interpletasi. Pak Anies kan rekomendasinya dari Gerindra dan PKS," tutur dia.