Jakarta, Gatra.com - Tren penggunaan dana desa untuk infrastruktur pedesaan terus menurun. Saat ini dana desa lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

"Sekarang dana desa lebih banyak dipakai untuk pemberdayaan ekonomi dengan BUMDes. Dan semkain banyak BUMDes yang bayar pajak," ungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo di Sasana Prada Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (26/6). 

Semula dana desa diprioritaskan untuk infrastruktur karena pembangunan yang belum merata. Infrastruktur ini juga mempermudah akses terhadap pemberdayaan ekonomi desa. 

Eko menambahkan pengunaan dana desa sangat beragam. Tergantung dari prioritas atau kebutuhan yang paling mendesak di masing-masing desa. 

"Tapi kami memberikan kebebasan pada desa untuk menemukan prioritasnya masing-masing. Pagunya ada di kita mana yang boleh mana yang tidak boleh," tutur Eko.

Saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dan pejabat eselon I Kementerian Desa PDTT, penggunaan dana desa menjadi sorotan sejumlah anggota dewan. Mereka menyebut dana desa terlalu difokuskan untuk infrastruktur. 

Hanya sebagian kecil dana desa digunakan untuk program simpan pinjam dan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Komisi V berharap dana desa dialokasikan lebih besar untuk simpan pinjam dan pengembangan usaha. Dengan demikian, roda perekonomian desa lebih dirasakan manfaatnya masyarakat.