_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pir (Aspekpir) Indonesia, Setiono mengatakan, kelapa sawit masih dibutuhkan dunia sebagai bahan bakar alternatif berupa biodiesel.
Menurutnya, masyarakat masih menggunakan bahan bakar yang belum ramah lingkungan dan tak bisa diperbaharui.
"Kalau minyak bumi habis, otomatis yang potensi adalah sawit," kata Setiono selepas diskusi "Alokasi Dana Sawit Salah Kaprah", Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).
Setiono menyarankan pemerintah agar mendorong petani untuk memproduksi kelapa sawit melalui peremajaan sawit. Namun, saat ini tampaknya pemerintah belum terlalu serius mendukung peremajaan sawit.
"Baik [petani] plasma maupun swadaya, kasih 100%. Supaya petani semangat untuk meremajakan, baik sawit yang salah bibit maupun yang sudah tua," kata Setiono.
Ia menjelaskan, selama ini petani yang melakukan peremajaan sawit akan dapat Rp25 juta per hektar. Tetapi, setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, pencairan dana hanya terbatas sampai empat hektar saja.
"Jangan hanya dibatasi empat hektar, itu namanya tidak pro-rakyat," tegas Setiono.
Anggota Serikat Petani Kelapa Sawit, Vincentius Haryono menambahkan, perlu ada kepastian bagi petani kelapa sawit, terutama untuk pengolahan biodiesel.
Menurut Haryono, sedikitnya ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan penyerapan sawit untuk bahan bakar biodiesel.
Pertama, alokasi dana harus lebih besar untuk petani ketimbang alokasi biodiesel dengan tambahan alokasi untuk revitalisasi koperasi, pendataan dan sertifikasi petani. Kedua, soal bahan baku.
"Bahan baku untuk untuk industri biodiesel harus bersumber dari kebun petani yang sudah treceable, bukan dari kebun industri," katanya dalam keterangan tertulis.
Ketiga, harus ada insentif bagi petani pekebun swadaya. Dan keempat, adanya pelibatan petani dalam mengambil keputusan.
"Petani harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan reorganisasi BPDP-KS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] yang transparan, bertanggung jawab dan perbaikan kepemimpinan," tandasnya.
