Bandung, Gatra.com - Dorongan aktif terus dilakukan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) kepada pemerintah untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) demi melakukan perlindungan secara maksimal kepada seluruh korban kekerasan seksual.

"Kami tidak mau terlibat dengan perdebatan tidak penting di luar itu, kami hanya mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual," kata Direktur Eksekutid PKBI, Eko Maryadi di Simpul Space #4, Jalan Braga, Bandung, Kamis (18/7).

Eko tidak memungkiri, dalam RUU PKS ini ada pertempuran ideologi. Ketika para pendukung RUU PKS ini disebut-sebut sebagai pro LBGT, pro aborsi, dan lainnya. Perdebatan itulah yang akhirnya membuat RUU PKS ini tersangkut.

"Padahal substansinya bukan ke sana," imbuhnya.

Menurut Eko, sampai saat ini perempuan masih menjadi kelompok rentan korban kekerasan seksual. Termasuk remaja dan anak-anak. Selain itu, lanjut Eko, perempuan juga masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang baik.

"Harusnya mereka ini difasilitasi dengan diberikan instrumen yang jelas oleh pemerintah," tegasnya selepas kegiatan diskusi Indikasi Radikalisme Dalam Hoax atau Disinformasi soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang di gelar Task Force Jawa Barat.

Lebih lanjut, Eko juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan narasi agama yang kerap digunakan oleh kelempok tertentu. Dia berharap, masyarakat dan hukum memiliki instrumen yang jelas untuk menghukum pelaku kekerasan seksual.

"Kita tidak perlu diisibukkan dengan isu-isu yang tidak produktif. Narasi tidak produktif itu justru untuk melemahkan RUU PKS ini," pungkasnya.